Penulis: admin

dpm.fmipa.unesa.ac.id – Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pesta 5 tahunan negara kita akan segera diadakan. Acara 5 tahun sekali yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 ini akan menentukan arah dan nasib bangsa kita. Karena setiap Partai Politik (Parpol), Calon Legislatif (Caleg), dan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) ini memiliki sudut pandang mereka sendiri tentang masa depan bangsa ini. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk mengenali lebih dalam mengenai setiap partai, caleg, dan capres-cawapres supaya kita tidak salah dalam memilih siapa yang sesuai untuk memimpin bangsa ini.

Pertama-tama mari kita kenali terlebih dahulu mengenai Partai Politik yang ada di Indonesia. Jika kita melihat UU No. 2 tahun 2008 dijelaskan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jika dilihat akhir-akhir ini, Partai Politik yang menonjol untuk memperebutkan kursi kepemimpinan adalah PDIP, Gerindra dan juga Nasdem dengan. 

PDIP disini memegang banyak sekali keuntungan dalam pemilu kali ini karena memiliki power yang besar pada pemerintahan saat ini. Apalagi PDIP merupakan partai yang memiliki pendukung terbanyak saat ini yakni sebesar 22% berdasarkan data dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada bulan Januari kemarin. Tapi bukan berarti Partai ini tidak bisa dikalahkan mengingat bahwasanya partai pesaingnya Gerindra juga memiliki Prabowo sebagai pemimpin partai sekaligus calon presiden 2024 dan Nasdem dengan koalisinya bersama PKS dan Demokrat. Apalagi mengingat adanya beberapa anggota PDIP di legislatif yang menimbulkan kabar yang selalu kontroversial akhir-akhir ini. Melihat dari kontroversi yang terjadi sebelum-sebelum ini di pemerintahan utamanya legislatif. Maka dari itu kita harus benar-benar pandai dalam memilihnya. Jangan sampai kita memilih seorang calon legislatif hanya dari kepopularitasnya saja apalagi karena money politik. 

Demi mengenal dan memahami lebih dalam lagi kepribadian, pandangan dan visi-misi para calon kedepannya KPU biasanya akan melangsungkan debat pemilu. Namun sangat disayangkan debat pemilu yang dilakukan sebelum-sebelumnya selalu saja hanya terfokus pada calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini menyebabkan kita tidak begitu mengenal mengenai siapa calon legislatif yang hendak kita pilih dan partai politik yang menaungi mereka. Menurut Fahri, seharusnya negara memposisikan diri untuk memfasilitasi para calon dan partai politik untuk adu gagasan, bukan adu logistik. Sehingga perlu adanya aturan yang mendukung hal tersebut. 

Penulis : Ahmad

dpm.fmipa.unesa.ac.id – Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya (DPM FMIPA UNESA) baru saja melaksanakan salah satu program kerja dari Komisi D yaitu Upgrading. Upgrading ini bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan anggota DPM dan fungsionaris tentang kinerja DPM FMIPA UNESA. Serta meningkatkan rasa kekeluargaan dan menjaga komitmen anggota DPM FMIPA beserta fungsionaris.

Upgrading dilaksanakan pada hari Jum’at – Minggu / 5-7 Mei 2023 sejak pukul 15.00 WIB – selesai. Upgrading ini dilaksanakan secara luring (offline) di Villa Puncak Trawas. Pelaksanaan upgrading ini diketuai oleh  Devira Cahaya Yunita.

Pada hari pertama (5/5/23) kegiatan dibuka oleh ketua DPM yakni Ahmad Ainur Wahid, dan dilanjutkan dengan game perkenalan. Pada kegiatan ini diharapkan antar anggota DPM saling mengenal satu sama lain. Kegiatan pada hari Jumat ditutup pada pukul 23.00 WIB, dilanjutkan dengan istirahat.

Pada hari kedua (6/5/23) kegiatan dimulai pukul 07.00 yaitu game tebak nama dan game gobak sodor. Lalu dilajutkan lagi untuk sarapan bersama dan diteruskan dengan ishoma hingga pukul 12.30. Setalah ishoma dilanjutkan dengan pengisian materi dari masing-masing komisi. Dimulai dari Ketua Umum yang menyampaikan mengenai materi keorganisasian. Dilanjut dengan  materi dari Komisi A mengenai pengawasan dan budgeting. Pada pemaparan Komisi A terdapat banyak hal yang bisa dijadikan pegangan umtuk lebih baik lagi dalam mengawasi, mulai dari tata cara melakukan pengawasan sampai bagaimana menjadi pengawas yang baik.

Setelah pemaparan komisi A dilanjutkan dengan sharing and caring dari demis DPM FMIPA yang dihadiri oleh Sangga selaku Ketua Umum periode 2022, Lita selaku Wakil Ketua Umum periode 2022, Asyam selaku Ketua Komisi B periode 2022, dan Faiz selaku Ketua Komisi C peroiode 2022. Pada sesi ini terdapat beberapa saran mengenai beberapa urgensi yang harus lebih diperhatikan supaya bisa menjadikan DPM periode ini lebih baik lagi.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Komisi B mengenai Teknik persidangan dan setelahnya langsung dilakukan simulasi sidang mengenai “Mekanisme Pengawasan” yang melibatkan seluruh peserta Upgrading. Dimana peserta dibagi menjadi dua kubu yaitu kubu legislatif dan kubu eksekutif. Ketika simulasi siding dilaksanakan, kubu eksekutif menuntut meminta keringanan dan meminta banyak pencerahan sehingga terjadilah dinamika yang cukup bergejolak sampai akhir simulasi siding.

Pada sore hari dilanjutkan dengan pemaparan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Komisi C, Komisi D, dan Media Komunikasi mengenai bagaimana tupoksi mereka dilakukan dan peran anggota dalam menunjang agar tupoksinya bisa berjalan sesuai yang direncanakan.

Setelah penat mengikuti materi seharian nonstop, dimalam harinya diadakan party dengan melakukan bakar-bakar hingga larut malam dan dilanjut istirahat. Pada hari ketiga dimana hari terakhir, pada pagi hari semua anggota DPM diminta untuk segera membersihkan kamar dan siap siap untuk kembali ke kampus Unesa. Semua telah bersiap dan siap untuk pulang. Sampai sini kegiatan Upgrading DPM 2023, Sampai jumpa di Upgrading DPM 2024.

dpm.fmipa.unesa.ac.id – Pemilihan umum adalah momen penting bagi suatu negara dalam menentukan arah kebijakan politik dan masa depan bangsa. Namun, semakin banyak kasus politik uang dan penyebaran uang oleh para politisi untuk memenangkan pemilu, membuat kredibilitas pemilu semakin dipertanyakan. Belum lagi, rendahnya partisipasi pemilih yang sering terjadi, membuat hasil pemilu tidak mencerminkan keinginan rakyat secara keseluruhan.

Belakangan ini, Indonesia dihebohkan oleh kasus seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diduga membagikan uang kepada pemilih di daerah pemilihan. Berdasarkan narasumber dan keterangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Bawaslu Kabupaten Sumenep dan Panwaslu Kecamatan Batang-Batang, amplop yang dibagikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berwarna merah, terdapat gambar logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terdapat gambar anggota DPR dari F-PDIP, yaitu Said Abdullah dan Ketua DPRD PDIP Kabupaten Sumenep, dan berisi uang sejumlah Rp 300 ribu. Pembagian amplop dilakukan oleh takmir masjid. Meskipun tindakan ini tidak melanggar undang-undang pemilu dikarenakan tahapan kampaye belum dimulai serta tidak ada ajakan memilih. Selain itu Said abdullah adalah pengurus partai dan yang bersangkutan belum menjadi kandidat atau calon legislatif, Bawaslu menyatakan bahwa pembagian uang tersebut memiliki potensi menjadi masalah hukum karena dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Potensi tersebut lebih besar karena terdapat logo partai politik dan foto seseorang dalam amplop. Penempatan logo dan foto diri dapat memberikan kesan kepada pemilih terkait preferensi seseorang dalam pemilihan. Meskipun tidak ada ajakan langsung untuk memilih, orang cenderung cenderung memilih orang tersebut karena diasumsikan bahwa itu adalah preferensi orang tersebut. Seharusnya partai politik menjadi wadah untuk mengajarkan etika politik yang sehat dan menjadi contoh dalam mendorong partisipasi aktif pemilih serta menghindari praktik politik uang.

Sebagai negara demokrasi, sudah saatnya kita meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah praktik politik uang dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih yang aktif dapat membantu memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mewakili keinginan dan aspirasi seluruh rakyat. Namun, partisipasi pemilih yang rendah dapat memberikan ruang bagi politik uang dan manipulasi hasil pemilu.

Bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih? Pertama-tama, pemerintah harus mendorong kesadaran politik sejak dini. Pendidikan politik harus ditanamkan sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Dengan kesadaran politik yang kuat, rakyat dapat lebih memahami pentingnya pemilihan umum dan keikutsertaan dalam proses demokrasi.

Selain itu, pemerintah juga harus mendorong partisipasi pemilih dengan membuat pemilihan umum lebih mudah dan nyaman. Pemilih harus diberikan kemudahan dalam pendaftaran sebagai pemilih, dan memastikan hak suara mereka dijamin dan tidak terpengaruh oleh intimidasi atau manipulasi dari pihak manapun.

Namun, meningkatkan partisipasi pemilih saja tidak cukup. Penting juga untuk mencegah politik uang dalam pemilihan umum. Politik uang hanya akan memperburuk sistem demokrasi kita. Praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak integritas pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik harus memastikan bahwa para kandidat yang diusungnya tidak melakukan politik uang dalam kampanye pemilihan.

Kasus yang melibatkan kader PDIP yang diduga membagikan uang pada pemilih adalah contoh nyata dari praktik politik uang dalam pemilihan umum. Ini sangat memalukan dan menjijikkan. Sebagai partai politik terbesar di Indonesia, PDIP seharusnya menjadi contoh dalam mendorong partisipasi pemilih yang aktif dan menghindari praktik politik uang. Namun, kasus ini membuktikan bahwa PDIP tidak melaksanakan nilai-nilai demokrasi dengan baik.

Sebagai rakyat Indonesia, kita harus bersikap tegas terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum. Kita harus memperjuangkan proses pemilu yang bersih dan jujur. Praktik politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga merugikan hak suara rakyat. Sebagian besar pemilih tidak akan memilih berdasarkan program dan visi misi, tetapi karena uang yang mereka terima.

Kita harus menuntut agar PDIP dan partai politik lainnya bertanggung jawab atas praktik politik uang dalam pemilihan umum. Selain itu, kita juga harus mengambil tindakan pencegahan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi pemilih yang jujur dan berintegritas, serta melibatkan lembaga pengawas pemilu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu yang adil dan bersih.

Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan praktis untuk mendaftar sebagai pemilih dan memberikan suara. Kita juga harus memperkuat pendidikan demokrasi, sehingga rakyat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai demokrasi dan hak-hak mereka sebagai warga negara.

Sebagai masyarakat, kita juga harus memilih dengan cerdas dan berdasarkan program dan visi misi partai politik, bukan karena uang yang ditawarkan. Kita harus menghargai hak suara kita dan menggunakan suara kita untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dalam hal ini, PDIP harus mengambil tindakan tegas terhadap kader yang terlibat dalam praktik politik uang, dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dan integritas dipraktikkan dalam setiap tahap pemilihan umum. Partai politik yang berupaya untuk menghapus praktik politik uang akan menjadi panutan bagi masyarakat dan memberikan harapan baru bagi masa depan demokrasi di Indonesia.

Pentingnya pemilu dalam arah dan masa depan politik suatu negara dan masalah korupsi politik, terutama politik uang dan rendahnya jumlah pemilih yang merusak kredibilitas pemilu. Kasus anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diduga membagikan uang kepada pemilih di daerah pemilihan baru-baru ini adalah contoh maraknya masalah ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah politik uang sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi. Pemerintah harus memupuk kesadaran politik sejak dini, membuat pemungutan suara lebih mudah dan nyaman, serta menjamin hak pemilih. Partai politik harus memastikan bahwa kandidat mereka tidak terlibat dalam politik uang selama kampanye pemilu. Lebih lanjut, pasal tersebut berpendapat bahwa rakyat harus menuntut akuntabilitas dari partai politik, mendidik diri mereka sendiri tentang demokrasi, dan memilih kandidat berdasarkan platform mereka dan bukan suap. PDIP harus menindak tegas anggotanya yang terlibat politik uang.

penulis : Aji