Penulis: admin

Sarasehan 2022, Fokuskan Evaluasi dan Kebijakan PTNBH UNESA

Posted on by admin
dpm.fmipa.unesa.ac.id – Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas MIPA (DPM FMIPA) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) gelar Sarasehan di Auditorium D1 FMIPA UNESA pada 28 Oktober 2022. Acara yang digelar dengan tema “SAMBAT” itu merupakan diskusi terbuka dari DPM yang memiliki tujuan untuk menghubungkan mahasiswa FMIPA agar bisa menyampaikan aspirasinya melalui pertanyaan dan saran secara langsung kepada pihak birokrasi fakultas. Adapun tanggapan fakultas sebagai berikut

PKKMB 2022

  • Mengenai jalannya PKKMB, metode yang dilaksanakan di PKKMB sudah bervariatif.
  • Terdapat SK Rektor untuk pelaksanaan PKKMB yang digandengkan dengan acuan PKKMB dari belmawa dalam rangka membatasi agar kegiatan PKKMB tidak kebablasan.
  • Tim Evaluator PKKMB diawasi oleh WR3 dan lebih detail lagi oleh DPM karena di dalam peraturan juga terdapat pengawasan.
  • Atribut yang digunakan saat PKKMB memang digunakan yang dapat mencirikan suatu fakultas.
  • Mengenai tugas-tugas dalam PKKMB bertujuan untuk latihan manajemen waktu antara mengerjakan tugas dengan makan.

Kampus Merdeka

  • Kampus merdeka untuk Angkatan 2018 bersifat sukarela, untuk Angkatan 2019 memang diarahkan oleh universitas sekitar 540 mahasiswa, Angkatan 2020 berupa KKN setara dengan 20 sks.
  • Pertukaran pelajar, magang berupa PLP dan riset, asistensi mengajar, …
  • Kampus merdeka sudah difasilitasi oleh kampus, sehingga tidak terlalu banyak kendala.
  • Kampus merdeka dianggap terlalu lama sekitar 4 bulan karena memang sudah diukur sesuai dengan 20 sks.
  • Mengenai sosialisasi kampus merdeka yang kurang akan lebih ditingkatkan pada setiap prodi setiap semester.

Pelaksanaan Perkuliahan

  • Tidak ada jadwal kuliah yang bentrok, kecuali jika ada pergantian jadwal mata kuliah.
  • Tugas banyak memang seperti itu di kuliah yang sudah berbeda saat menjadi mahasiswa dan dosen sudah mengukurnya, mungkin kedepannya kaprodi akan mengecek koas-koas apakaah sudah sesuai.
  • Semakin sibuk akan semakin paham membagi waktu.
  • Regulasi perkuliahan online 25-50% .
  • Jika melihat hal yang tidak terpuji dapat ditegur.

Sarana Prasarana

  • Untuk menaati peraturan yang ada, seperti memarkir kendaraan di tempat yang telah dijelaskan untuk meminimalisir terjadinya kehilangan motor.
  • Belum ada data pasti jadwal praktikum sehingga sering terkunci, ke depannya bisa diperpanjang waktu buka tempat parkir.
  • Untuk ormawa juga sebaiknya memarkir di tempat parkir bukan depan SO untuk meminimalisir terjadinya kehilangan.
  • Butuh proses untuk pengadaan alat-alat praktikum.
  • AC yang tidak menyala dapat melapor agar dapat dibenahi.

PTN-BH

  • Dari sisi struktur organisasi bisa berubah, misalnya jurusan tidak ada lagi tetapi departemen minimal 3 prodi, namun tetap menunggu arahan dari rektor.
  • Dari sisi keuangan, menjadi mandiri yang tidak akan disubsidi, jika disubsidi lebih sedikit.

UKT

  • Pembayaran UKT sudah terjadwal yang dapat dicek di kalender akademik yang dapat disampaikan kepada orang tua.
  • UKT sudah diukur ketika mendaftar awal perkuliahan di sistem pendaftaran.
  • Penentuan UKT golongan berapa melalui sistem.
  • Ke depannya bisa mengajukan pembayaran UKT menggunakan Virtual Account.
Adapun pertanyaan teratas sebagai berikut:

Kenapa pada perkuliahan semester 5 diwajibkan untuk mengikuti KKN? Sedangkan fakultas lainnya dipersilakan untuk memilih

  • Pihak fakultas memilih sistem 602 (6 di prodi, 2 di luar kampus). Untuk Pendidikan wajib PLP, murni wajib magang. 20 sks sisa boleh memilih selain KKN;
  • Kenapa KKN harus di semester 5 karena pertimbangannya agar dapat lulus 7 semester

Bagaimana jika parkiran sudah di luar jam kerja?

  • Jika sudah di luar jam kerja, parkir bisa dipindah;
  • Jika masih ada kendaraan yang terkunci di dalam parkiran dapat menghubungi satpam

Kualitas kecepatan internet menurun, bagaimana?

  • Dari pihak fakultas akan dicek dan koordinasi lagi .

Mahasiswa dapat parkir dimana jika di luar jam kerja?

  • Di dekat ormawa agar lebih mudah diawasi;
  • Akan ada penambahan CCTV

Apakah benar HMJ berubah menjadi HMP jika PTN-BH?

  • Benar, ATK yang diberikan hanya itu yg bisa diberikan;
  • Ada ketentuan terlebih dahulu yg membahas ormawa, tidak mungkin langsung

Alur banding UKT yang sekarang bagaimana?

  • Minimal smstr 3 melakukan banding UKT, penurunan UKT dapat dilakukan apabila terjadi force majeure yaitu orang tua yang meninggal atau kehilangan pekerjaan, opsi lain yaitu melakukan penundaan UKT.
(ian/red)

UNESA Resmi Jadi PTN-BH

Posted on by admin
dpm.fmipa.unesa.ac.id – Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom pada 20 Oktober 2022 kemarin. Penetapan UNESA sebagai PTN-BH berpedoman pada STATUTA UNESA yang merupakan peraturan dasar pengelolaan UNESA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNESA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 ini, banyak perubahan yang nantinya secara bertahap mulai Visi, Misi, Kebijakan, dan banyak lainnya. Salah satu yang terlihat seperti perubahan istilah jurusan menjadi departemen. 

Mengutip dari laman resmi UNESA, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. selaku Rektor menyebut tidak ada kenaikan pada biaya kuliah mahasiswa alias SPP mahasiswa. Cak Hasan menyebut tantangan bagi UNESA menjadi PTN BH memang harus pandai mencari pendanaan karena tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN. Karena itu, pendanaan UNESA bukan bergantung pada SPP mahasiswa, tetapi pada optimalisasi atau pemanfaatan aset yang ada.

Dalam perjalanan sejarahnya, UNESA telah memberikan kontribusi serta mengalami kemajuan sampai sekarang. Pada Tahun 2022, UNESA telah memiliki akreditasi “Unggul” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Melalui perubahan status UNESA menjadi PTN-BH diharapkan UNESA dapat lebih mudah dan cepat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, sehingga dapat memberikan dampak positif pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. (ian)

Unduh PP Nomor 37 Tahun 2022

Peringatan Hari Parlemen Indonesia dan Inovasi DPM FMIPA UNESA

Posted on by admin
dpm.fmipa.unesa.ac.id – Pentingnya peranan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam menanmpung aspirasi warga negara dapat dibuktikan setiap tahunnya. Peringatan Hari Parlemen Indonesia salah satunya yang merupakan salah satu hari besar nasional di bulan Oktober setiap tahun. Peringatan Hari Parlemen Indonesia ini menandai sebagai fungsi lembaga perwakilan yang mewadahi aspirasi masyarakat. Hari yang diperingati pada 16 Oktober ini menandai lahirnya lembaga perwakilan rakyat yang menampung aspirasi masyarakat. Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh pemerintahan dengan sistem parlementer. Menjadi satu-satunya lembaga kelegislatifan di lingkung FMIPA UNESA, DPM selalu menjadi garda terdepan untuk menampung aspirasi, kritik, masukan, dan sebagainya. Pengimplementasian ini menjadi peranan penting sebagai lempaga perwakilan mahasiswa FMIPA UNESA. Dalam kesempatannya, DPM FMIPA UNESA melalui HaloDPM menjadikan pintu utama untuk keterbukaan terkait kehumasaan selain berfokus pada bidang legislasi dan pengawasan. Hari yang menjadi perilisan maklumat Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan tugas KNIP, dari membantu presiden menjadi setara dengan presiden menjadi awal dari kelahiran parlemen di Nusantara. Inovasi dalam pembaruan DPM FMIPA UNESA setiap tahunnya diharapkan memberi perubahan yang lebih baik dalam bidang legislatif baik di FMIPA maupun Universitas Negeri Surabaya.

Mencari Tau Presidensi Indonesia di G20 Sub Parlemen

Posted on by admin
dpm.fmipa.unesa.ac.id – Pertemuan Parliamentary Speakers’ Summit (P20) merupakan salah satu rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Parlemen dapat dan harus memberikan kontribusi substantif untuk pembahasan G20 bersama masyarakat sipil, dan sektor swasta di antara konstituen G20 lainnya. Berangkat dari keberhasilan pertemuan P20 sebelumnya, Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan bersama-sama menjadi P20 pada 6 dan 7 Oktober 2022 (didahului oleh Forum Parlemen pada 5 Oktober), sebelum KTT Pemimpin G20.

Mengutip dari laman DPR RI, pada agenda pertama yaitu Parliamentary Forum in the Context of the G20 di P20 pada Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 Oktober 2022 kemarin. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan kekuatan Parlemen dalam mewakili suara rakyat akan memberikan legitimasi atas upaya pemerintah setiap negara dalam menjalankan komitmen kebijakan luar negeri dan kerjasama antar negara. Dr. (H.C) Puan Maharani menyebutkan pada kesempatan P20 harus dapat merumuskan suatu agenda yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global.

Mengutip pula dari lintasparlemen, salah satu isu utama P20 selain perubahan iklim dan energi terbarukan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga menjadi isu yang diangkat. Ketua DPR RI menilai pendidikan juga berperan penting dalam membangun kesadaran kesetaraan gender. Selain itu, menurutnya, pendidikan juga sangat berperan terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Wanita yang kerap disapa Bu Puan itu, juga menyoroti Indeks Kesetaraan Gender PBB yang menunjukkan pada tahun 2021, 95% perempuan telah menempuh pendidikan sekunder dan 57.7% perempuan terserap ke pasar tenaga kerja. Karena menurutnya, perempuan juga merupakan bagian integral dari pemberdayaan komunitas yang efektif dan berkelanjutan. Sumber foto : Sekretariat Presiden Republik Indonesia

Rutin Tahunan, Begini Situasi Pelatihan Legislatif 2022

Posted on by admin

dpm.fmipa.unesa.ac.id – PELEG merupakan kepanjangan dari Pelatihan Legislatif. PELEG DPM FMIPA UNESA dilaksanakan pada 16-18 September 2022 secara daring (google meeting) dan luring (gedung D1 FMIPA). Kegiatan ini diikuti oleh 74 peserta yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok nakula dan kelompok sadewa yang masing-masing didampingi oleh pendamping kelompok.

Pada tanggal (16/09/22) pukul 19.15-20.30 WIB diadakan technical meeting bagi para peserta yang mengikuti PELEG dengan serangkaian acara dimulai dari pemaparan kontrak belajar hingga penutupan melalui google meeting. 

Pada hari pertama (17/09/22) dimulai dengan registrasi peserta, pembukaan, materi 1-3, breafing penugasan, dan penutupan hari pertama. Materi hari pertama yaitu materi pertama mengenai Pengenalan Kelegislatifan Lingkup Kampus disampaikan oleh saudara Catur Ambyah Budiono, materi kedua mengenai Analisis Sosial disampaikan oleh Dr. Bambang Sigit Widodo, M.Pd selaku dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH), dan materi ketiga mengenai Perundang-undangan yang disampaikan oleh saudara Muhammad Dimaz Fitransyah.

Pada hari terakhir (18/09/22) serangkaian acara sama seperti pada hari kedua, tetapi ditutup dengan kesan dan pesan, pengumuman peserta dan kelompok terbaik, dan pembagian sertfikat. Materi pada hari terakhir diantaranya, Teknik Persidangan yang disampaikan oleh

saudara Erico Dwi Pratama, Pengawasan dan Audit Keuangan yang disampaikan oleh saudari Tukhfatur Rizmah Azis, dan materi terakhir tentang Komunikasi dan Advokasi yang disampaikan oleh saudara Hamdi Fadli, S.H dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Akhir dari kegiatan ini yaitu kesan dan pesan disampaikan oleh peserta teraktif “acaranya sangat bermanfaat juga tidak membosankan, disini saya dapat menambah wawasan juga teman dari fakultas lain yaitu FISH, semoga kedepannya dapat mengadakan kegiatan peleg yang bermanfaat”. Sebelum perpisahan terakhir, semua peserta dan panitia berfoto bersama sebagai dokumentasi dan juga kenang-kenangan bahwa PELEG 2022 telah sukses dilaksanakan. 

Tim PPK Ormawa DPM tunjukkan inovasi sains

Posted on by admin

dpm.fmipa.unesa.ac.id – Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau biasa disebut dengan PPK Ormawa merupakan sebuah pelaksanaan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dinisiasi oleh organisasi kemahasiswaan. Pada periode pertama, DPM FMIPA UNESA lolos pada pendanaan dengan tajuk “Pemberdayaan Kelompok Tani Muda Desa Tawangrejo Lamongan melalui program PURIGAMI (Pupuk Organik dari Limbah Jerami) sebagai alternatif ketergantungan pupuk anorganik”.

Sari Kusuma Dewi, S.Si., M.Si., selaku dosen pembina PPK Ormawa dari jurusan biologi Universitas Negeri Surabaya menjelaskan topik yang diangkat oleh DPM sangatlah bermanfaat dilatarbelakangi kurangnya efisiensi pupuk anorganik karena unsur nitrogen terlalu tinggi dan banyaknya limbah jerami di kawasan sekitar.

Beliau juga menambahkan, dengan ide yang digagas akan mengurangi beban petani di masa pemuihan ekonomi pasca pandemi dan meilhat peluang pada limbah jerami yang dihasilkan dari panen sangat melimpah dan kurang maksimal dalam pemanfaatanya.

Program yang diketuai Masrurotul Ilmiah beserta 14 anggota lain bertempat di Desa Tawangrejo Kabupaten Lamongan tersebut bertujuan untuk membentuk dan memberdayakan kelembagaan kelompok tani muda di desa Tawangrejo melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengeani inovasi pembuatan pupuk organic dari limbah jerami dan proses pemanfaatanya melalui sosialisasi, pelatihan, pengolahan pupuk dan pembinaan.

“Kedepannya luaran dari produk tersebut juga dapat diimplementasikan ke masyarakat sekitar yang tentunya dari kegiatan mahasiswa seperti sosialisasi, praktik, dan sebagainya,” ujar dosen yang kerap dipanggil Bu Sari.

Beliau juga berharap dengan program yang berjalan tersebut dapat membawa dampak dan manfaat bagi masyarakat Desa Tawangrejo dengan inovasi yang digagas oleh DPM FMIPA UNESA. “Saya juga berharap DPM juga terus berinovasi dengan kreasi lainnya yang tidak hanya berhenti pada program ini,” paparnya

Penulis : Firda Shofiana Afifah/Mohammad Dian Purnama
Editor   : Ian^

Siapkan Legislator Muda, DPM gelar edukasi bersama DPR RI

Posted on by admin

dpm.fmipa.unesa.ac.id – Sebagai satu-satunya organisasi yang bergerak di bidang legislatif selingkung FMIPA UNESA, DPM membawa para anggotanya lebih mengenal sistem kelegislatifan pemerintah. Hal tersebut dapat terlaksana dengan diadakannya Edukasi Parlemen yang diselenggarakan secara virtual, Selasa (28/06/2022).

Kegiatan yang digelar bersama DPR RI ini mengangkat tema “Bangun Legislator Muda yang Berkapabilitas dalam Menghadapi Reformasi Indonesia” yang dihadiri oleh Muammil Rokhily, S.Sos., sebagai Kepala Sebagian Promosi Diseminasi dan Edukasi Parlemen, Indah Kurniasari, S.Sos., M.Kesos., sebagai Pranata Humas Muda Sekjen DPR RI dan sebagai narasumber, dan Nur Syaban Alif S.Hum., sebagai tourguiding museum DPR RI.

Dalam Edukasi Parlemen terdapat 2 pembahasan yaitu yang pertama mekanisme kerja DPR dan yang kedua peran mahasiswa dalam politik. Mekanisme kerja DPR RI terbagi menjadi 5 yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Partai Politik, dan Tata Tertib DPR.

Peran mahasiswa dalam bidang politik salah satunya yaitu saat dibentuknya Undang-undang oleh DPR RI mahasiswa dapat turut berpartisipasi dengan memberi masukan, selain itu saat dijalankannya sidang dari DPR RI mahasiswa dapat mengawasi sidang tersebut, dan mahasiswa diharapkan untuk mengkaji dari permasalahan dalam bidang kampus

Dalam kegiatan ini pihak DPM FMIPA UNESA diajak keliling museum DPR secara virtual. Dalam museum tersebut banyak sejarah-sejarah DPR yang telah dilalui dalam masa lampau, pada ruang sidang terdapat banyak kursi dan meja untuk melaksanakan sidang-sidang. Selain itu terdapat filososfi tersendiri pada atap gedung DPR “Filosofi dari atap gedung DPR yaitu dari burung Garuda sehingga dalam interpretasinya itu Indonesia bisa terbang diantara negara-negara lain yang berkembang di dunia ini” ungkap Bagian Humas dari Pengelolaan Museum.

Edukasi Parlemen ini diharapkan untuk menambah wawasan sistem legislatif dalam lingkup DPR RI. Sehingga DPM FMIPA UNESA dapat memahami pemaparan materi dari narasumber, selain itu sebagai mahasiswa dapat berpartisipasi dalam bidang politik.

Penulis : Lintang
Editor   : Ian

Tok!! Papua Punya 5 Provinsi, Apa tanggapan DPM?

Posted on by admin

dpm.fmipa.unesa.ac.id – Sah!! Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua disetujui pada Rapat Paripurna ke-6 Persidangan V tahun sidang 2021-2022 DPR RI, Kamis (30/6/2022) silam.

RUU tersebut juga membahas terkait pemekaran Provinsi di Papua yang semula ada dua provinsi menjadi 5 provinsi. Ketiga provinsi baru di Papua yaitu Provinsi Papua Selatan yang mencakup Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi serta Kabupaten Asmat. Berikutnya ada Provinsi Papua Tengah yang cakupan wilayahnya meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, serta Kabupaten Deian. Dan terakhir Provinsi Papua Pegunungan mencakup Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lani Jaya, dan Kabupaten Nduga.

Mengutip dpr.go.id, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr.(H.C.) Puan Maharani, S.Sos. mengatakan dukungan legislasi dari DPR dalam hal pemekaran wilayah ini untuk menjamin hak rakyat Papua dan pemerataan pembangunan di Bumi Cenderawasih tersebut.  Beliau juga menambahkan RUU yang disahkan tersebut juga akan menjamin hak sosial dan ekonomi masyarakat Papua terkait pemekaran wilayah yang bertujuan untuk pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia.

Ketua Komisi B (Legislasi) DPM FMIPA UNESA, M. Asyam Izzah K. mengatakan dengan adanya penambahan provinsi di daerah timur sana bisa menambahkan tingkat kinerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat karena lingkup provinsinya di perkecil sehingga mobilitas dalam pengeksekusiannya relatif lebih mudah.

“Ya semoga dengan keputusan dari pemerintah tersebut terkait pemekaran provinsi di Papua merupakan hal yang terbaik bagi keberlangsungan masyarakat dan sistem pemerintahan di daerah sana” ujar Dewan DPM yang sering dipanggil Asyam tersebut.

Penulis : Dianita dan Devira
Editor   : Ian

Tanggapan DPM terkait Cak Hasan Kembali Terpilih Menjadi Rektor

Posted on by admin

dpm.fmipa.unesa.ac.id – Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. Kembali terpilih menjadi rektor Universitas Negeri Surabaya yang dilantik di Upacara Pelantikan Pejabat Kemendikbudristek pada Kamis (30/06/2022) secara daring dan luring di Jakarta. Acara yang disiarkan melalui kanal youtube Kemendikbud RI pukul 14.00 WIB dihadiri oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim B.A., M.B.A., beserta 13 Pejabat Tinggi di Lingkungan Kemendikbudristek.

Serangkaian acara pada upacara pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madyadan Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya serta Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama ditetapkan di Jakarta (24/06/22). Dilanjutkan pembacaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri periode tahun 2022-2026 dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ditetapkan di Jakarta (28/06/22). Pengambilan Sumpah atau Janji Jabatan oleh Menteri Kemendikbudristek dan dilanjutkan Penandatanganan Berita Acara Sumpah atau Janji Jabatan. Kemudian, sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan ditutup doa.

Pada kegiatan tersebut Nadiem Anwar Makarim B.A., M.B.A. tidak hanya melantik Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. sebagai Rektor Universitas Negeri Surabaya periode tahun 2022-2026, tetapi beberapa pejabat lainnya yakni, Dr. Ir. Ishak Hasan, M.Si. sebagai Rektor Universitas Teuku Umar, Prof. I Nyoman Puged Aryantha sebagai Rektor Institut Teknologi Sumatra, dan Ferdinand Gansalangi S.K.M., M.E., M.Kes. sebagai Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara.

“Saya harap dapat terus mengembangkan iklim pendidikan tinggi yang memacu kreatifitas dan inovasi dengan mengimplementasikan kebijakan dengan program merdeka belajar kampus merdeka di kampus yang bapak-bapak pimpin.” ujar seseorang yang kerap dipanggil mas Menteri.

Sebagai salah organisasi legislatif Universitas Negeri Surabaya, DPM FMIPA UNESA juga mengapresiasi atas keberhasilan Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. yang terpilih kembali menjadi Rektor Universitas Negeri Surabaya periode 2022-2026.

“Semoga dengan berlanjutnya cak hasan sebagai rektor unesa bisa melanjutkan visi misi Cak Hasan yang menjadikan UNESA sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, dan menjadikan UNESA satu langka kedepan” tanggapan Faiz Rizki, selaku Ketua Komisi C (advokasi DPM FMIPA UNESA 2022).

Penulis : Anisah
Editor   : Ian

Gelat Dialog Kebangsaan, DPM fokuskan isu IKN

Posted on by admin

dpm.fmipa.unesa.ac.id – Isu terkait ekonomi, politik, hukum, lingkungan, dan lain-lain merupakan salah satu kajian yang biasa dibahas oleh Komisi C DPM FMIPA UNESA. Isu pemindahan ibu kota menjadi salah satu topik menarik yang diperbincangkan oleh masyarakat. Hal itu dikemas dengan diadakannya Dialog Kebangsaan DPM FMIPA UNESA yang diselenggarakan secara daring, Sabtu (25/06/2022).

Kegiatan ini mengangkat tema “Utilitas Daerah Kalimantan Timur terhadap Urgensi Pemindahan ibu Kota Negara” dengan mengundang dua pemateri yakni Dr. Nuansa Bayu Segara, S.Pd., M.Pd., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNESA, Wahyu Eka Setyawan, M.Sos., Direktur Eksekutif WALHI/ FoE Indonesia Jawa Timur.

Dr. Sifak Indana M.Pd., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FMIPA UNESA menjelaskan mahasiswa yang merupakan salah satu penerus bangsa sudah sepantasnya mulai berfikir luas terkait kondisi negara.

“Sebagai Mahasiswa tentu saja memiliki banyak sekali pemikiran-pemikiran yang terpengaruh oleh informasi-informasi yang menimbulkan pro kontra, tetapi harus ada landasan logis, kritis serta solusi terkait permasalahan yang terjadi” ungkapnya.

Beliau juga menambahkan selain memiliki pandangan yang luas dengan sebuah pendapat, mahasiswa tidak menganggap bahwa pemikirannya merupakan pikiran yang terbaik. Sehingga akan mendapatkan sebuah solusi berdasarkan pemikiran berbagai pihak dengan mengedepankan toleransi.

Kegiatan Dialog Kebangsaan ini diharapkan menjadi jembatan informasi agar membuka banyak pandangan masyarakat terkait tema yang diusung. Mulai dari dasar-dasar atau faktor-faktor urgensi pemindahan ibu kota negara dilihat dari utilitas daerah yang dituju hingga keuntungan beserta dampak yang akan terjadi. Dengan begitu, kelak jika topik ini sudah mulai hangat dan tersebar luas, masyarakat dapat memilah informasi yang tersebar dan dapat mencari sumber yang tepat.

Terlihat dalam kegiatan Dialog Kebangsaan ternyata antusiasme masyarakat sangat tinggi. Peserta yang terdiri dari kalangan mahasiswa hingga masyarakat umum ini antusias bahkan sebelum acara dimulai, hingga akhir acara juga banyak sekali runtutan pertanyaan yang terlontar. Walaupun acara dibatasi oleh waktu, demi menjaga kepuasan peserta panitia menyediakan nomor handphone dan email aktif dari narasumber yang bersedia dihubungi.

Penulis : Aida dan Ihza
Editor : Ian