dpm.fmipa.unesa.ac.id – Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya (DPM FMIPA UNESA) baru saja melaksanakan salah satu program kerja dari Komisi D yaitu Upgrading. Upgrading ini bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan anggota DPM dan fungsionaris tentang kinerja DPM FMIPA UNESA. Serta meningkatkan rasa kekeluargaan dan menjaga komitmen anggota DPM FMIPA beserta fungsionaris.
Pemilihan umum adalah momen penting bagi suatu negara dalam menentukan arah kebijakan politik dan masa depan bangsa. Namun, semakin banyak kasus politik uang dan penyebaran uang oleh para politisi untuk memenangkan pemilu, membuat kredibilitas pemilu semakin dipertanyakan. Belum lagi, rendahnya partisipasi pemilih yang sering terjadi, membuat hasil pemilu tidak mencerminkan keinginan rakyat secara keseluruhan.
Belakangan ini, Indonesia dihebohkan oleh kasus seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diduga membagikan uang kepada pemilih di daerah pemilihan. Berdasarkan narasumber dan keterangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Bawaslu Kabupaten Sumenep dan Panwaslu Kecamatan Batang-Batang, amplop yang dibagikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berwarna merah, terdapat gambar logo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), terdapat gambar anggota DPR dari F-PDIP, yaitu Said Abdullah dan Ketua DPRD PDIP Kabupaten Sumenep, dan berisi uang sejumlah Rp 300 ribu. Pembagian amplop dilakukan oleh takmir masjid. Meskipun tindakan ini tidak melanggar undang-undang pemilu dikarenakan tahapan kampaye belum dimulai serta tidak ada ajakan memilih. Selain itu Said abdullah adalah pengurus partai dan yang bersangkutan belum menjadi kandidat atau calon legislatif, Bawaslu menyatakan bahwa pembagian uang tersebut memiliki potensi menjadi masalah hukum karena dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024. Potensi tersebut lebih besar karena terdapat logo partai politik dan foto seseorang dalam amplop. Penempatan logo dan foto diri dapat memberikan kesan kepada pemilih terkait preferensi seseorang dalam pemilihan. Meskipun tidak ada ajakan langsung untuk memilih, orang cenderung cenderung memilih orang tersebut karena diasumsikan bahwa itu adalah preferensi orang tersebut. Seharusnya partai politik menjadi wadah untuk mengajarkan etika politik yang sehat dan menjadi contoh dalam mendorong partisipasi aktif pemilih serta menghindari praktik politik uang.
Sebagai negara demokrasi, sudah saatnya kita meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah praktik politik uang dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih yang aktif dapat membantu memastikan bahwa keputusan politik yang diambil mewakili keinginan dan aspirasi seluruh rakyat. Namun, partisipasi pemilih yang rendah dapat memberikan ruang bagi politik uang dan manipulasi hasil pemilu.
Bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih? Pertama-tama, pemerintah harus mendorong kesadaran politik sejak dini. Pendidikan politik harus ditanamkan sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat. Dengan kesadaran politik yang kuat, rakyat dapat lebih memahami pentingnya pemilihan umum dan keikutsertaan dalam proses demokrasi.
Selain itu, pemerintah juga harus mendorong partisipasi pemilih dengan membuat pemilihan umum lebih mudah dan nyaman. Pemilih harus diberikan kemudahan dalam pendaftaran sebagai pemilih, dan memastikan hak suara mereka dijamin dan tidak terpengaruh oleh intimidasi atau manipulasi dari pihak manapun.
Namun, meningkatkan partisipasi pemilih saja tidak cukup. Penting juga untuk mencegah politik uang dalam pemilihan umum. Politik uang hanya akan memperburuk sistem demokrasi kita. Praktik ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak integritas pemilihan umum. Oleh karena itu, partai politik harus memastikan bahwa para kandidat yang diusungnya tidak melakukan politik uang dalam kampanye pemilihan.
Kasus yang melibatkan kader PDIP yang diduga membagikan uang pada pemilih adalah contoh nyata dari praktik politik uang dalam pemilihan umum. Ini sangat memalukan dan menjijikkan. Sebagai partai politik terbesar di Indonesia, PDIP seharusnya menjadi contoh dalam mendorong partisipasi pemilih yang aktif dan menghindari praktik politik uang. Namun, kasus ini membuktikan bahwa PDIP tidak melaksanakan nilai-nilai demokrasi dengan baik.
Sebagai rakyat Indonesia, kita harus bersikap tegas terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum. Kita harus memperjuangkan proses pemilu yang bersih dan jujur. Praktik politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga merugikan hak suara rakyat. Sebagian besar pemilih tidak akan memilih berdasarkan program dan visi misi, tetapi karena uang yang mereka terima.
Kita harus menuntut agar PDIP dan partai politik lainnya bertanggung jawab atas praktik politik uang dalam pemilihan umum. Selain itu, kita juga harus mengambil tindakan pencegahan, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi pemilih yang jujur dan berintegritas, serta melibatkan lembaga pengawas pemilu untuk mengawasi pelaksanaan pemilu yang adil dan bersih.
Salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan praktis untuk mendaftar sebagai pemilih dan memberikan suara. Kita juga harus memperkuat pendidikan demokrasi, sehingga rakyat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai demokrasi dan hak-hak mereka sebagai warga negara.
Sebagai masyarakat, kita juga harus memilih dengan cerdas dan berdasarkan program dan visi misi partai politik, bukan karena uang yang ditawarkan. Kita harus menghargai hak suara kita dan menggunakan suara kita untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan mampu memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam hal ini, PDIP harus mengambil tindakan tegas terhadap kader yang terlibat dalam praktik politik uang, dan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi dan integritas dipraktikkan dalam setiap tahap pemilihan umum. Partai politik yang berupaya untuk menghapus praktik politik uang akan menjadi panutan bagi masyarakat dan memberikan harapan baru bagi masa depan demokrasi di Indonesia.
Pentingnya pemilu dalam arah dan masa depan politik suatu negara dan masalah korupsi politik, terutama politik uang dan rendahnya jumlah pemilih yang merusak kredibilitas pemilu. Kasus anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diduga membagikan uang kepada pemilih di daerah pemilihan baru-baru ini adalah contoh maraknya masalah ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah politik uang sangat penting untuk menjaga integritas proses demokrasi. Pemerintah harus memupuk kesadaran politik sejak dini, membuat pemungutan suara lebih mudah dan nyaman, serta menjamin hak pemilih. Partai politik harus memastikan bahwa kandidat mereka tidak terlibat dalam politik uang selama kampanye pemilu. Lebih lanjut, pasal tersebut berpendapat bahwa rakyat harus menuntut akuntabilitas dari partai politik, mendidik diri mereka sendiri tentang demokrasi, dan memilih kandidat berdasarkan platform mereka dan bukan suap. PDIP harus menindak tegas anggotanya yang terlibat politik uang.
penulis : Aji