Tag: #dpmfmipa

Pelatihan Advokasi dan Manajemen Aksi oleh DPM FMIPA UNESA

Posted on by admin

Pada Sabtu, 5 Oktober 2024, Dewan Perwakilan Mahasiswa UNESA (DPM FMIPA UNESA) menyelenggarakan acara PEVOMASI 2024, Pelatihan Advokasi dan Manajemen Aksi, di Gedung C10, lantai 2. Acara ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta tentang konsep advokasi dan strategi dalam mengelola aksi massa. Dipimpin oleh Nayara Janatus Zahra selaku ketua kegiatan, acara ini dihadiri oleh aktivis dan mahasiswa yang tertarik memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui advokasi. Susunan acara pada kegiatan ini meliputi pembukaan, pembacaan tata tertib acara, sambutan ketua pelaksana dan ketua umum DPM FMIPA, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hymne UNESA, pemaparan materi dari narasumber, ice breaking, diskusi studi kasus kemudian penutup. Pada kegiatan ini terdapat beberapa materi yang dijelaskan antara lain, materi yang pertama menjelaskan tentang strategi dan tujuan advokasi, yang kedua yaitu advokasi ala NGO dan yang terakhir yaitu materi ketiga aksi massa sebagai instrumen perjuangan.

Sesi pertama yang dijelaskan oleh Faiz Rizky Nur Awwaludin, S.Pd membahas mengenai strategi dan tujuan advokasi. Advokasi adalah serangkaian tindakan sistematis yang bertujuan mempengaruhi kebijakan, peraturan, atau keputusan publik guna melindungi hak-hak rakyat dan mencegah bencana buatan manusia. Terdapat beberapa jenis advokasi yang dijelaskan pada meteri kaki ini. Yang pertama Advokasi Kebijakan yaitu Berfokus pada upaya mengubah kebijakan publik yang tidak berpihak pada masyarakat. Kedua Advokasi Litigasi yang dimana advokasi ini menggunakan jalur hukum untuk memperjuangkan kepentingan yang dilanggar, melalui gugatan atau pelaporan ke pihak berwenang. Dan yang terakhir Advokasi Komunitas yaitu memperkuat peran komunitas dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Tantangan yang dihadapi dalam advokasi meliputi hambatan politik, kurangnya dukungan finansial, minimnya keterlibatan masyarakat, serta resistensi dari pengambil keputusan. Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi advokasi yang mencakup penelitian, koalisi, lobi, kampanye, dan aksi massa sangat diperlukan.

Dalam pembahasan mengenai advokasi oleh beliau, dijelaskan bagaimana advokasi menjadi tindakan sistematis untuk melindungi hak-hak seseorang. Adapun studi kasus yang diangkat oleh beliau, yang dimana dari studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak pekerja yang mengalami ketidakadilan sangat penting. Tindakan untuk menyampaikan keluhan secara terbuka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong respons dari pihak berwenang, meskipun hal ini juga dapat menimbulkan risiko hukum. Penyelesaian yang adil melalui mediasi atau langkah hukum diperlukan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi pekerja yang dirugikan.

Materi kedua yang disampaikan oleh Fahmi Ardiyanto, S.H. membahas advokasi yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah (NGO). NGO (Non-Governmental Organization) adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan. NGO berperan penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawasi kebijakan publik, serta memberdayakan masyarakat. Beberapa jenis NGO yang dijelaskan dalam sesi ini ada Organisasi Amalyang dimana membantu masyarakat miskin untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya Organisasi Layanan Hidup yang Memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Dan ada juga Organisasi Pemberdayaan Masyarakat yang dimana Memfasilitasi masyarakat, terutama dari kalangan bawah, dengan pengetahuan dan pemahaman di berbagai bidang. NGO menggunakan berbagai strategi advokasi, termasuk advokasi kebijakan, yaitu serangkaian tindakan terstruktur yang bertujuan mempengaruhi keputusan kebijakan. NGO juga melakukan advokasi litigasi melalui jalur hukum, serta advokasi non-litigasi seperti kampanye, petisi, dan demonstrasi.

Unsur-unsur penting dalam advokasi meliputi tujuan SMART (spesifik, terukur, realistis, dan memiliki jangka waktu), riset, serta analisis peta aktor untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berpengaruh terhadap kebijakan yang diadvokasi. Materi kedua yang disampaikan oleh beliau menyoroti peran organisasi non-pemerintah (LSM) dalam menjaga dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia, yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28, terutama kebebasan berserikat dan berkumpul. Salah satu contoh peran LSM dalam menangani masalah nyata dengan adanya studi kasus yang dimana memiliki makna atau tujuan yaitu Pusat Penguatan Karakter Siswa (PPKS) yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. PPKS menjalankan berbagai program, seperti edukasi kesadaran tentang kekerasan seksual, penyusunan kebijakan pencegahan, pelatihan untuk guru dan staf, penyediaan layanan konseling bagi korban, serta memastikan adanya sistem pelaporan yang aman dan rahasia. Selain itu, PPKS juga memberikan pendampingan hukum dan advokasi serta menjalankan kampanye sosial untuk menumbuhkan kesadaran mengenai kekerasan seksual. Dengan peran-peran tersebut, PPKS berkontribusi besar dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan mendukung korban kekerasan seksual.

Materi ketiga dengan pemateri Sandy Melwani Roganda membahas aksi massa sebagai salah satu strategi perjuangan dalam advokasi. Aksi massa dijelaskan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, sering kali dilakukan melalui demonstrasi. Latar belakang aksi massa bisa berupa penolakan kebijakan pemerintah, penyuarakan pendapat, atau apresiasi terhadap tujuan tertentu. Tujuan dari aksi massa mencakup Penyadaran masyarakat terhadap isu-isu yang merugikan mereka, Menyuarakan tuntutan pro-rakyat untuk mendorong perubahan kebijakan, Menunjukkan eksistensi kelompok yang menentang kebijakan tertentu, dan juga Merubah stabilitas politik dan kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam mempersiapkan aksi massa, penting untuk menentukan tema atau isu utama (grand issue), menyusun target yang jelas, merancang skenario aksi, serta melakukan pemberitahuan kepada pihak berwenang. Persiapan teknis juga menjadi faktor penting, seperti pengaturan spanduk, pengeras suara, poster, selebaran pernyataan sikap, dan peralatan medis untuk keadaan darurat. Dari materi tersebut yang sudah dijelaskan, audiens diminta untuk membentuk kelompok atau grup dan akan dibagi menjadi beberapa peran di antaranya menjadi koordinator lapangan, tim orator, tim negosiator, tim agosiator, tim sweping, humas, notulensi dan lain-lain yang dimana akan diadakan studi kasus dan akan dipraktekkan secara langsug oleh peserta yang diharapkan dapat memahami materi dengan detail dan seksama karena dari studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa dukungan emosional dan advokasi yang efektif sangat penting dalam menangani kasus pelecehan seksual. Proses pelaporan kepada pihak berwenang, baik lembaga kampus maupun penegak hukum, menjadi langkah krusial untuk memastikan keadilan bagi korban. Selain itu, perlunya penegakan sanksi terhadap pelaku menunjukkan pentingnya sistem perlindungan yang kuat bagi korban. Kasus ini juga menekankan bahwa korban memerlukan pendampingan psikologis untuk pemulihan, sehingga sistem dukungan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan pelecehan seksual dalam lingkungan pendidikan.

Melalui pelatihan PEVOMASI 2024, Semoga peserta mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang advokasi dan strategi mengelola aksi massa. Dengan materi yang disampaikan secara detail, para peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu yang telah diperoleh dalam kegiatan advokasi di masa depan. Ketua pelaksana, Nayara Janatus Zahra, berharap kegiatan ini mampu memotivasi para pemuda dan mahasiswa untuk aktif berperan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat secara efektif dan terstruktur.

Memperkuat Pilar Demokrasi dengan Membentuk Keterampilan Legislator Visioner yang Kritis, Aspiratif dan Solutif untuk Mengukir jejak Perubahan dalam Pelatihan Legislatif DPM FMIPA 2024

Posted on by admin

Surabaya- Pelatihan Legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa FMIPA 2024 pada, 21 s/d 22 September 2024 diikuti mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Gedung Auditorium Slamet Dajono D1 FMIPA, Universitas Negeri Surabaya. Pelatihan legislatif tahun ini bertema “Memperkuat Pilar Demokrasi dengan Membentuk Keterampilan Legislator Visioner yang Kritis, Aspiratif dan Solutif untuk Mengukir jejak Perubahan”. Kegiatan pelatihan legislatif bertujuan untuk menambah wawasan tentang legislatif setingkat mahasiswa untuk menciptakan jiwa-jiwa legislator muda. Selain itu menumbuhkan sikap yang optimis, bertanggung jawab dan percaya diri pada mahasiswa.Pada hari pertama, materi dalam Pelatihan Legislatif yang pertama yaitu Kelegislatifan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Ibu Silkania Swarizona,S.IP., M.IP., CPS. Materi yang kedua yaitu analisis sosial disampaikan oleh Ambassodor Kak Yoraisa Ghany Setiawan. Materi yang ketiga yaitu advokasi dan komunikasi disampaikan oleh Asisten Pengabdi Bantuan Hukum YLBHI – LBH Surabaya Ibu Ika Putri Rahayu, S.H.Pada hari kedua, materi yang pertama Pengawasan dan audit keuangan disampaikan oleh Ketua DPM FMIPA, Universitas Negeri Surabaya Periode 2023/2024 Kak Ah Ainur Wahid. Materi yang kedua perundang-undangan disampaikan oleh ASN Kementrian Hukum dan HAM Bapak Andri Haris Setiawan, S.Pd., M.T . Materi yang ketiga Teknik persidangan disampaikan oleh Bapak Muhammad Dimaz Fitransyah S.PdAkhir dari kegiatan ini yaitu kesan dan pesan disampaikan oleh salah satu peserta “acaranya sangat bermanfaat dan tidak membosankan, disini saya dapat menambah wawasan serta menambah relasi dari fakultas lain , semoga kedepannya dapat mengadakan kegiatan peleg yang bermanfaat dan meriah”. Sebelum perpisahan terakhir, semua peserta dan panitia berfoto bersama sebagai dokumentasi dan juga kenang-kenangan bahwa PELEG 2024 telah sukses dilaksanakan.

Ketika Demokrasi Tersandera: Pembangkangan Konstitusi di Gedung DPR

Posted on by admin

Apa yang tengah terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan hanya sekadar kekacauan politik, melainkan suatu bentuk pembangkangan konstitusi yang terang-terangan. Dalam beberapa minggu ke belakang, kita melihat betapa rusaknya proses pembuatan undang-undang di negeri ini, di mana para wakil rakyat secara terang-terangan menolak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 dengan cara merevisi Undang-undang Pilkada.

Kita sedang menyaksikan kegilaan yang luar biasa. Ada dua putusan progresif dari MK yang sebenarnya ingin membuka ruang demokrasi yang selama ini sudah sempit. MK berupaya memperbaiki kerusakan demokrasi dengan membuka jalan bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin yang lebih luas dan tidak didikte oleh oligarki partai. Namun, bukannya langsung menjalankan putusan tersebut, DPR berperilaku seolah-olah dapat memilih apakah mereka akan mengikuti putusan MK atau memilih putusan Mahkamah Agung (MA), di mana dalam pertimbangan hukum MK, hal itu sebetulnya tidak perlu ditafsirkan lagi.

Kasus ini berakar dari putusan MA yang memerintahkan KPU untuk mengubah aturan penentuan batas usia peserta pilkada. MA menyatakan usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan dan bukan pada saat pendaftaran atau saat penetapan pasangan calon. Logika sederhana saja seharusnya cukup: jika ada syarat usia untuk pendaftaran, maka jelas usianya harus dihitung pada saat pendaftaran, bukan nanti saat pelantikan. Namun, tampaknya keputusan MA ini didesain hanya untuk satu orang, yaitu Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, yang usianya belum memenuhi syarat hingga waktu pelantikan. Tindakan ini bukan hanya tidak masuk akal, tapi juga menunjukkan bagaimana hukum dapat diubah sesuai kepentingan pihak tertentu.

Ketika DPR dihadapkan pada situasi ini, mereka bukannya segera menjalankan putusan MK, melainkan menyoalkannya. Mereka seakan merasa punya hak untuk memilih antara dua putusan hukum, padahal jelas, putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku sejak putusan dibacakan. Final berarti tidak ada upaya banding lagi, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang berkaitan. Situasi ini menunjukkan betapa rendahnya penghormatan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, serta memperlihatkan bagaimana wakil-wakil rakyat tidak lagi memperjuangkan kepentingan publik.

Perilaku ini merupakan pembangkangan konstitusi yang nyata, di mana DPR dan elite politik secara terang-terangan melanggar prinsip dasar negara hukum. Mereka bukan hanya tidak mematuhi konstitusi, tapi juga secara aktif merusaknya.

CATATAN KRITIS PENDIDIKAN DI INDONESIA HINGGA TAHUN 2024

Posted on by admin

Pada Jumat, 19 Januari 2024 telah digelar rapat kerja di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan tema “Membangun Sinergitas Jelang Transisi Pemerintahan”Raker ini dihadiri para humas mitra dan diadakan dengan tujuan mempererat silahturahmi antar mitra terkait dan untuk merancang program Fortadik ke depannya.  Pada raker ini Fortadik mengulas sejumlah catatan kritis atas capaian bidang Pendidikan dan kebudayaan. Fortadik memberikan 7 catatan kritis tentang isu di dunia Pendidikan saat ini, antar lain:

Tingkat Literasi

Kemampuan literasi siswa berdasarkan Rapor Pendidikan 2023 berada dalam kategori sedang. Rapor Pendidikan 2023 mendefinisikan kategori sedang sebagai kondisi dimana sebanyak 40-70 persen siswa mencapai kompetensi minimum literasi. Fortadik melihat telah ada upaya pemerintah dalam hal peningkatan literasi, seperti program pengadaan buku yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar, sampai pembenahan perpustakaan.

Kekerasan di Satuan Pendidikan

Berdasarkan Rapor Pendidikan 2023, indikator iklim keamanan sekolah untuk jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan. Untuk indikator iklim keamanan sekolah, tercatat jenjang SMP sederajat turun 2,96 poin pada tahun ini dari skor pada tahun 2021 sebesar 68,25. Berdasarkan penilaian terakhir, skornya menjadi 65,29. Fortadik melihat pemerintah perlu menyikapi serius turunnya skor keamanan berdasarkan Rapor Pendidikan 2023 tersebut. Adanya kekerasan yang dialami maupun dilakukan oleh siswa serta pendidik sekalipun, menunjukkan bahwa fungsi pendidikan belum berjalan maksimal.

Penyelesaian Guru Honorer

Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2024. Target pengangkatan guru honorer pada tahun sebelumnya masih belum tercapai. Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjanjikan pemenuhan target pengangkatan 1 juta guru PPPK pada tahun 2024. Seleksi guru PPPK gelombang ketiga tahun 2023 menghasilkan guru yang lolos seleksi sebanyak 250.432 orang. Di tahun 2021-2022, berhasil merekrut 544.292 guru. Artinya, guru yang berhasil direkrut oleh pemerintah melalui skema PPPK baru 794.724 orang.

Pengembangan Keterampilan Guru

Guru sebagai pendidik perlu menguasai berbagai keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terlebih dengan era digitalisasi seperti saat ini menimbulkan banyak sekali perubahan dalam segi-segi kehidupan bangsa, tidak terkecuali di dalam dunia pendidikan. Fortadik melihat pemerintah perlu meningkatkan akses komunikasi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Peningkatan akses komunikasi diperlukan, khususnya bagi guru dan siswa, agar mereka dapat berdaya saing dalam dinamika digitalisasi saat ini.

Peningkatan Kualitas Anggaran Pendidikan

Anggaran Pendidikan kini mencakup pula gaji guru sampai anggaran untuk pendidikan di kementerian atau lembaga yang berada di luar naungan Kemendikbud Ristek. APBN beberapa ditransfer ke daerah sebagai anggaran pendidikan. Tapi oleh pemerintah daerah dihitung sebagai anggaran pendidikan daerah sehingga banyak daerah tidak sampai 2-5 persen menganggarkan pendidikannya. Itu kemudian mereka hanya kalkulasi saja dari APBN. Fortadik berharap pemerintah bisa memberikan fokus pengelolaan anggaran yang memang benar-benar menjadi fungsi pendidikan.

Dana Abadi Kebudayaan

Kemendikbudristek mengupayakan Dana Abadi Kebudayaan tahun 2024 sebesar Rp 7 triliun. Dana ini ditujukan untuk mendukung pengembangan dan kemajuan budaya daerah di Indonesia. Fortadik berharap pengelolaan dan penyaluran Dana Abadi Kebudayaan harus berdampak kepada kegiatan budaya di daerah.

Transisi ke Dunia Kerja

Fase transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja semakin pelik karena faktor sosio ekonomi. Lulusan dunia pendidikan juga dibayangi oleh situasi pekerjaan informal sampai menjadi pengangguran. Permasalahan tersebut menunjukkan peran penting lulusan pendidikan vokasi untuk menjawab tantangan kebutuhan industri.

Referensi

https://www.kompas.com/edu/read/2024/01/23/180806271/7-isu-pendidikan-yang-jadi-catatan-kritis-hingga-2024?page=all

Optimalisasi Pengawasan dan Budgeting oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Posted on by admin

Pendahuluan

Badan legislatif mahasiswa memegang peran sentral dalam mengatur dan mewakili kepentingan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai lembaga yang mendasarkan kegiatan pada demokrasi mahasiswa, badan legislatif ini tidak hanya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan kampus, tetapi juga menjadi platform untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan kolektif mahasiswa. Dengan struktur dan proses pengambilan keputusan yang transparan, badan legislatif mahasiswa mencerminkan esensi partisipasi aktif dalam pembentukan masa depan akademik dan sosial mahasiswa.

Dewan Perwakilan Mahasiswa, atau yang sering disingkat sebagai DPM, merupakan lembaga legislatif yang memegang peran vital dalam kehidupan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Sebagai wadah yang mewakili suara mahasiswa, DPM bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan serta mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan akademik dan non-akademik di kampus. Keberadaannya tidak hanya sebagai penyalur aspirasi mahasiswa, tetapi juga sebagai pengawal bagi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan kampus.

Peran pengawasan oleh DPM

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) memainkan peran penting dalam mengawasi berbagai kegiatan dan kebijakan yang diterapkan di lingkungan perguruan tinggi. Peran DPM di antara lain adalah bertugas mengawasi pelaksanaan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) dengan cara memastikan bahwa setiap program kerja berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah disetujui serta mengawasi pelaksanaan Pemira untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. DPM juga berperan dalam meninjau dan memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus termasuk kebijakan akademik, keuangan, dan kebijakan lainnya yang berpengaruh pada kehidupan mahasiswa.

Di samping itu, DPM melakukan audit kinerja terhadap organisasi mahasiswa untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengevaluasi pencapaian target dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan serta mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi dengan BEM dan organisasi mahasiswa lainnya untuk membahas pencapaian, tantangan, dan rencana ke depan. Rapat ini bertujuan untuk memastikan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, DPM memastikan bahwa kegiatan mahasiswa berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan juga membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kepentingan mahasiswa dengan kebijakan yang diterapkan oleh pihak kampus.

Proses pengawasan dan budgeting di DPM

Di Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FMIPA UNESA, proses pengawasan dan budgeting melibatkan beberapa langkah penting. Setelah Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengajukan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh fakultas, proposal tersebut langsung dikumpulkan ke DPM FMIPA UNESA. DPM tidak memberikan persetujuan akhir tetapi melakukan penilaian terhadap proposal dengan menggunakan rubrik penilaian.

Selanjutnya, setelah penilaian, HMP dan BEM melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui oleh fakultas. DPM FMIPA UNESA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dengan memeriksa laporan keuangan yang diajukan oleh HMP dan BEM. Selain itu, DPM dapat melakukan audit keuangan untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana. Setelah kegiatan selesai, HMP dan BEM menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang mencakup evaluasi kegiatan dan laporan keuangan akhir, dan LPJ ini diperiksa oleh DPM FMIPA UNESA untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Di samping itu, DPM FMIPA UNESA juga menyediakan umpan balik yang konstruktif bagi HMP dan BEM terkait dengan proposal dan laporan yang mereka ajukan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa depan. Dengan adanya umpan balik ini, diharapkan bahwa HMP dan BEM dapat lebih baik dalam menyusun proposal yang lebih realistis dan detail, serta menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran

 Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran adalah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap organisasi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran berarti organisasi secara terbuka menginformasikan bagaimana dana digunakan, termasuk rincian pengeluaran, alokasi dana, dan hasil yang dicapai. Hal ini memberikan pemangku kepentingan, seperti anggota organisasi, donor, atau masyarakat umum, akses terhadap informasi yang diperlukan untuk memahami keputusan keuangan organisasi. Dengan adanya transparansi, organisasi dapat membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan efisien.

 Akuntabilitas, di sisi lain, melibatkan tanggung jawab organisasi untuk menjelaskan dan membenarkan penggunaan dana yang mereka kelola. Organisasi harus siap untuk memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait tentang bagaimana dana digunakan dan apa hasilnya. Ini tidak hanya mencakup pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, tetapi juga evaluasi kinerja dan dampak dari program atau proyek yang didanai. Dengan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas, organisasi memastikan bahwa dana yang diterima digunakan untuk tujuan yang benar dan memberikan manfaat yang nyata, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan atau pemborosan sumber daya.

Tantangan dalam pengawasan dan budgeting

Dalam melakukan pengawasan dan budgeting, para dewan tentu saja banyak menemukan tantangan saat menjalankan tugasnya. Mahasiswa secara umum mungkin kurang peduli atau tidak terlibat dalam proses pengawasan dan budgeting, yang dapat melemahkan posisi DPM dalam mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya dukungan dari mahasiswa dapat mengurangi legitimasi DPM dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, pengumpulan proposal kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban dari eksekutif sering terlambat, dan undangan yang sering disampaikan mendadak oleh pihak eksekutif juga menjadi kendala. Bahkan, pihak eksekutif yang kurang berkenan pada DPM menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Solusi untuk tantangan dalam pengawasan dan budgeting yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) meliputi beberapa langkah penting. Pertama, meningkatkan keterlibatan mahasiswa melalui sosialisasi dan edukasi. Kedua, mengatasi keterlambatan pengumpulan dokumen dengan menetapkan jadwal pengumpulan proposal yang ketat, menginformasikan lebih awal, serta menerapkan sanksi dan insentif untuk mendorong kepatuhan. Ketiga, memperbaiki komunikasi dengan pihak eksekutif melalui koordinasi berkala dan musyawarah untuk mengatasi konflik secara baik. Keempat, meningkatkan transparansi dan dokumentasi dalam setiap proses. Kelima, menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk terus mem-follow up mahasiswa dalam mengunggah proposal, laporan keuangan, dan LPJ agar tepat waktu. Terakhir, membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa melalui dialog terbuka. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan DPM dapat menjalankan tugas pengawasan dan budgeting dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendapatkan dukungan penuh dari seluruh mahasiswa.

Studi kasus & best practices

Pada beberapa kampus, contohnya pada UBB tahun 2022, dilaksanakan pelatihan tentang pengawasan dan budgeting yang menghadirkan narasumber berkompeten dari bidangnya, baik dari rektorat maupun beberapa anggota DPR RI. Hal tersebut dapat meningkatkan mutu lembaga legislatif kemahasiswaan pada kampus-kampus tersebut dalam hak pengawasan budgeting maupun legislatif, sehingga hasil yang dapat dilihat adalah berkurangnya defisit anggaran dalam kurun waktu yang terbilang singkat. Pada beberapa kampus lain juga tercanangkan adanya pelaksanaan pengawasan budgeting oleh DPM dengan basis web, di mana mahasiswa dapat mengajukan anggaran dan melakukan pelaporan pula secara real time dan transparan. 

pengadopsian poin yang dapat dilakukan oleh DPM lain adalah bagaimana cara terus mengembangkan SDM, sehingga organisasi legislatif kampus dapat berjalan sesuai tupoksi dan menyelesaikannya secara maksimal. Tidak terbatas dengan pelatihan, namun peningkatan SDM juga dapat terjadi dengan konsistensi para anggota dalam melakukan tugas dan menjalankan program kerja sehingga dapat mendapat evaluasi-evaluasi untuk menjadi pembelajaran. Selain itu, adanya pemanfaatan teknologi juga sangat penting. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, seharusnya manusia dapat memanfaatkannya secara maksimal sehingga dapat meringankan dan membantu kebutuhannya. Untuk badan legislatif kemahasiswaan, pengembangan teknologi untuk kepentingan pengawasan dan budgeting sangat penting dengan berbagai keuntungan yang dapat terbantu teknologi sehingga dapat bersifat real-time dan transparan.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan artikel dapat disimpulkan jika Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) berperan penting dalam lingkungan perguruan tinggi sebagai badan legislatif mahasiswa. Fungsi utama DPM, yaitu pengawasan, penilaian proposal kegiatan dan anggaran, pemeriksaan laporan keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan evaluasi kinerja badan eksekutif di tingkat fakultas dan program studi. Namun, DPM juga menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti kurangnya keterlibatan mahasiswa, keterlambatan pengumpulan dokumen, dan komunikasi yang kurang baik dengan pihak eksekutif.

DPM FMIPA UNESA Gelar Edukasi Parlemen di DPRD JATIM dengan Tema “Reaktualisasi Legislator Muda yang Berintregritas Guna Mewujudkan Demokrasi Kampus Berlandaskan Hukum”

Posted on by admin

Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai organisasi yang bergerak di bidang legislatif selingkung FMIPA UNESA, DPM membawa para anggotanya lebih mengenal sistem kelegislatifan pemerintah. Hal tersebut dapat terlaksana dengan diadakannya Edukasi Parlemen yang diselenggarakan pada hari Senin 01 Juli 2024 Secara Offline

Edukasi Parlemen sendiri merupakan kegiatan belajar mengenai keligislatifan secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak pemuda yang berkarakter dan membawa perubahan positif serta menambah wawasan tentang sistem parlemen di Indonesia beserta tugas, fungsi, dan peranan utama pada lembaga legislatif negara yang salah satunya adalah DPRD.

Kegiatan ini di gelar di gedung DPRD Jawa Timur dengan tema “Reaktualisasi Legislator Muda yang Berintregritas Guna Mewujudkan Demokrasi Kampus Berlandaskan Hukum” yang di hadiri oleh Drs. H. Ahmad Iskandar, M.Si sebagai Pimpinan DPRD,  dan Beberapa Fraksi Partai seperti, Fraksi Partai Nasdem,  Fraksi Partai Amanat Nasional,  Fraksi Partai Pembangunan Nasional, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai, Fraksi Parta Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Bulan Bintang, dan fraksi Partai Hanura.

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa pembahasan yaitu yang pertama Rapat Paripurna Laporan Komisi E atas hasil Pembahasan Rancangan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan, yang kedua Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur, Yang ketiga Rapat Paripurna, Pengambilan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, Rapat Paripurna Pendapat Akhie Gubernur atas Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, dan yang terakhir Persetujuan Bersama antara DPRD dan Gubernur atas Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Edukasi Parlemen ini diharapkan untuk menambah wawasan sistem legislatif dalam lingkup DPRD. Sehingga DPM FMIPA UNESA dapat memahami pemaparan rapat paripurna yang telah disampaikan, selain itu sebagai mahasiswa dapat berpartisipasi dalam bidang politik.

DPM FMIPA UNESA GELAR WEBINAR DIALOG KEBANGSAAN MEMBAHAS ISU KENAIKAN UKT DAN STUDENT LOAN

Posted on by admin

DPM FMIPA UNESA sukses menyelenggarakan program kerja Dialog Kebangsaan, tahun ini Dialog Kebangsaan diselenggarakan dalam bentuk webinar melalui zoom meeting. Webinar ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 dengan tema acara “Kontravensi Student Loan terhadap Aksesibilitas Pendidikan Tinggi, Menyelamatkan Pendidikan atau Memberatkan Masa Depan?”. Ketua pelaksana Dialog Kebangsaan 2024 adalah Yumna Alya yang merupakan anggota dewan Komisi C (Advokasi) DPM FMIPA UNESA. Pemateri yang mengisi webinar ini ada dua, yaitu M. Romario Basirung, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Muhamad Sholeh, S.Pd., M.Pd..

Susunan acara pada webinar ini meliputi pembukaan, pembacaan tata tertib acara, sambutan ketua pelaksana dan ketua umum DPM FMIPA, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hymne UNESA, pemaparan materi dari narasumber, ice breaking, diskusi studi kasus kemudian penutup. Materi pertama disampaikan oleh Bapak M. Romario Basirung yang berprofesi sebagai Analis Teknologi Pembelajaran, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbudristek. Materi pertama dimulai dengan sebuah video tentang kenaikan UKT dan isu student loan di Indonesia. Materi pertama disampaikan dengan sistem diskusi interaktif bersama peserta webinar. Ketika sesi diskusi, beliau menjelaskan jika student loan merupakan wacana yang sudah lama ingin diterapkan di Indonesia, namun pemerintah masih perlu banyak kajian agar saat diterapkan hal ini tidak membawa dampak buruk bagi mahasiswa.

Materi kedua disampaikan oleh Bapak Muhamad Sholeh yang merupakan Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya. Beliau membahas mengenai pengertian dan implementasi student loan yang akan diterapkan di Indonesia. Menurutnya penerapan student loan di Indonesia adalah langkah yang potensial untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan memperkuat daya saing sumber daya manusia. Akan tetapi, harus dibarengi dengan regulasi pemerintah yang memadai dan harus dipastikan tidak membebani mahasiswa di masa depan. Setelah pemaparan dari dua narasumber, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi untuk mengerjakan studi kasus. Topik dari studi kasus tidak jauh dari isu kenaikan UKT dan student loan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang materi yang sudah dijelaskan serta mengasah kemampuan berpikir kritis para peserta. Satu kelompok dipilih untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Kemudian di akhir acara, webinar Dialog Kebangsaan ditutup dengan sesi dokumentasi dan do’a bersama.

Upgrading DPM FMIPA UNESA 2024: Tiga Hari Penuh Keakraban dan Pengembangan Kepemimpinan

Posted on by admin

dpm.fmipa.unesa.ac.id-Pada tanggal 17-19 Mei 2024, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) mengadakan kegiatan upgrading yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar anggota dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Kegiatan dimulai padasore hari sekitar pukul 19.30 dengan kedatangan peserta. Setelah tiba, peserta menikmati makan malam bersama yang dilanjutkan dengan pembukaan acara. Pada sesi ini, dilakukan perkenalan setiap anggota komisi, yang menjadi momen awal untuk membangun keakraban antar peserta.

Di pagi harinya, beberapa anggota DPM yang mengikuti upgrading memulai harinya dengan jalan pagi. Ini memberikan kesempatan untuk menikmati udara segar dan persiapan mental sebelum memulai aktivitas yang lebih padat. Setelah jalan pagi, kegiatan dilanjutkan dengan serangkaian permainan yang bertujuan untuk membangun kekompakan dan kerjasama tim. Permainan ini diikuti dengan sesi materi yang berlangsung hingga sebelum waktu Isya. Materi yang diberikan mencakup berbagai topik penting untuk pengembangan diri dan kepemimpinan.

Pada malam harinya, peserta berkumpul bersama demisioner (demis) untuk berbagi pengalaman dan inspirasi. Sesi ini diakhiri dengan acara bakar-bakar yang menjadi momen untuk bersantai dan menikmati kebersamaan dalam suasana yang lebih santai.

Pada hari terakhir, masih ada anggota DPM yang mengawali harinya dengan berjalan santai menikmati pemandangan. Awalnya, rencana pagi tersebut adalah untuk melakukan senam, namun karena satu dan lain hal, kegiatan senam tidak jadi dilaksanakan. Sebagai pengganti senam, acara diakhiri dengan sesi foto bersama. Momen ini menjadi penutup yang manis untuk mengenang kebersamaan dan pengalaman yang telah dibagikan selama kegiatan upgrading.

Kegiatan upgrading DPM selama tiga hari ini berhasil menciptakan suasana yang akrab dan penuh semangat. Melalui berbagai aktivitas mulai dari permainan, materi, hingga acara santai seperti bakar-bakar, peserta dapat mempererat hubungan, belajar hal baru, dan mempersiapkan diri menjadi pemimpin yang lebih baik. Upgrading ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu tetapi juga membangun kekompakan tim yang solid.



Rapat Evaluasi 2023

Posted on by admin

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya (DPM FMIPA UNESA) baru saja melaksanakan salah satu program kerja dari komisi A yaitu Rapat Evaluasi. Rapat Evaluasi merupakan suatu acara yang mengundang Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya (BEM FMIPA UNESA) guna membahas mengenai semua program kerja dari BEM FMIPA UNESA yang telah berjalan selama setengah periode. Rapat Evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi program kerja BEM FMIPA UNESA yang telah berjalan selama setengah periode agar program kerja yang akan datang pada setengah periode berikutnya dapat berjalan lebih baik dari program kerja yang telah dilaksanakan.

Rapat Evaluasi DPM FMIPA UNESA dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 di Ruang Auditorium Fisika Gedung C03.03.01 Fisika UNESA. Program kerja dari BEM FMIPA UNESA yang dievaluasi adalah Webinar Hari Bumi, PP LKMM-TD, Pelatihan EKRAF, FUN, dan Kajian Agama. Webinar Hari Bumi dilaksanakan pada 13 Mei 2023 dengan tujuan utama untuk memperingati hari bumi dengan catatan sie IT dan sie acara diharapkan dapat lebih memperhatikan teknis dan jalannya acara. PP LKMM-TD dilaksanakan pada 20-21 Mei 2023 dengan tujuan utama untuk menyiapkan mahasiswa sebagai pemandu LKMM-TD dengan catatan sie acara dan sie IT-Perkap diharapkan lebih maksimal dalam mempersiapkan acara.

Pelatihan EKRAF dilaksanakan pada 17 Juni 2023 dengan tujuan utama untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pada mahasiswa dengan catatan seluruh panitia diharapkan dapat lebih meningkatkan koordinasi dan persiapan sebelum acara agar acara dapat berjalan dengan lancar. FUN dilaksanakan pada 19-23 Juni 2023 dengan tujuan untuk melaksanakan salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat dengan catatan acara yaitu diharapkan tidak adanya miskomunikasi antarpanitia dan meningkatkan koordinasi dengan tamu undangan dan pemateri. Kajian agama dilaksanakan pada 8 Juli 2023 dengan tujuan utama untuk memberi pemahaman mendalam mengenai toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan catatan untuk sie humas dan sie acara diharapkan lebih komunikatif dan meningkatkan koordinasi dengan pemateri.

Pengenalan Legislatif Negara, Hadi Dediansyah., S.Pd., M.Hum. Beri Motivasi Kepada Legislator Muda

Posted on by admin

Surabaya- Anggota DPRD Provinsi Jatim Fraksi partai Gerindra, Hadi Dediyansyah., S. Pd., M.Hum menjadi pemateri Kelegislatifan Negara dalam Acara Pelatihan Legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa FMIPA 2023 pada, 16 September 2023.


Kegiatan ini diikuti mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Gedung C10 FMIPA, Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan pelatihan legislatif bertujuan untuk menambah wawasan tentang legislatif setingkat mahasiswa untuk menciptakan jiwa-jiwa legislator muda. Selain itu menumbuhkan sikap yang optimis, bertanggung jawab dan percaya diri pada mahasiswa.
Dalam kesempatannya, Hadi Dediyansyah.,S.Pd.,M.Hum yang kerap disapa cak Dedy mengatakan terkait dalam kelegislatifan negara, salah satunya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa legislator muda pada kalangan kampus.

Legislatif merupakan lembaga pemerintahan yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui. Salah satu lembaga legislatif pada tingkat daerah provinsi yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD terdiri atas fraksi-fraksi yang mewakili kelembagaan partai. Kelengkapan dewan yaitu komisi, setiap komisi memiliki tugasnya masing-masing. Jika ingin mengetahui mengenai legislatif harus mengerti Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu.
Baginya menjadi pemimpin tidak boleh sembarangan.

”Menjadi pemimpin harus siap mengorbankan waktu, selain itu juga diukur dari kualitasnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Cak Dedy juga menambahkan saat diwawancarai oleh salah satu mahasiswa, bagaimana kesan pesan untuk mahasiswa unesa dan cara menjadi legislator muda serta memotivasi anak muda untuk menjadi legislator muda.


“Mulai sekarang saya melihat secara nyata kampus mulai terbuka dengan arti pemikiran -pemikiran masih dibutuhkan untuk Indonesia, harapan kami dengan dibukanya kampus ini dengan menerima para politikus merupakan nuansa baru. Anak muda jaman sekarang sudah mulai nampak pola pikirnya, kajian akademisi nya sudah mulai nampak. Teruskan perjuangan ini lewat kampus karena perjuangan yang tanpa tendensi adalah perjuangan dari kalangan kampus. Perjuangan diluar kampus memiliki tendensi yang menjadi target,” jelasnya.


Cak Dedy memberikan apresiasi kepada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya karena merupakan sejarah baru karena adanya partisipasi dari kampus agar termotivasi untuk menambah wawasan tentang legislatif setingkat mahasiswa.


“Jika menjadi legislator yang baik tentunya semua akan dimulai dari latar belakang keluarga karena hal tersebut merupakan fundamental yang sangat akurat. Untuk mahasiswa teruskan kejujuran, keberanian untuk melangkah menumbuhkan sikap hal tersebutlah cara untuk menjadi legislator yang baik. Motivasi untuk menjadi legislator muda jangan menjadi pemimpin yang majemuk, jadilah pemimpin diri sendiri, jadilah pemimpin keluarga, jadilah pemimpin rumah tangganya lalu akan meningkat menjadi pemimpin wilayahnya. Pemimpin itu harus bisa menyelesaikan diri sendiri terlebih dahulu. Pemimpin harus menyiapkan dari segala aspek dari ekonomi, SDM dan pastinya semangatnya,” tambahnya.