Tag: #legislatormuda

SIDANG INTERN I 2025

Posted on by admin

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Negeri Surabaya (DPM FMIPA UNESA) baru saja melaksanakan salah satu program kerja
yaitu Sidang Intern 1. Sidang Intern 1 DPM FMIPA UNESA dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 01 Maret 2025 di Ruang Auditorium Fisika Gedung C03.03.01 Fisika UNESA. Ada
beberapa acara inti pada Sidang Intern 1 diantaranya Sidang Pleno I Pembahasan dan
Penetapan Agenda Acara, Sidang Pleno II Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Sidang,
Sidang Pleno III Pemilihan dan Penetapan Presidium Tetap, Sidang Pleno IV Pembahasan
dan Penetapan Tata Tertib DPM FMIPA UNESA 2025, dan Sidang Pleno V Pembahasan dan
Penetapan Kode Etik DPM FMIPA UNESA 2025.


Sidang Intern 1 merupakan sidang yang dilakukan secara internal oleh DPM FMIPA UNESA
yang membahas mengenai tata tertib dan kode etik DPM FMIPA UNESA periode 2025. Tata
tertib dan Kode etik sendiri merupakan salah satu landasan hukum internal dalam
menjalankan organisasi kemahasiswaan serta sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan
fungsi DPM selama satu periode. Sidang Intern 1 bertujuan agar anggota DPM mengetahui
apa saja tata tertib dan kode etik yang harus dipatuhi saat melakukan tugas dan kewajibannya
sebagai anggota legislatif kampus.


Sidang pleno 2 dimulai pukul 08.00 di ruang C3.03.01 Gedung Fisika FMIPA Unesa dengan
agenda utama pembahasan tata tertib. Pembahasan dilakukan secara mendetail dengan
mengkaji pasal per pasalnya. Hasilnya, seluruh pasal dari Bab I hingga Bab XXI telah
disepakati, dengan beberapa revisi, serta pembenahan redaksi di beberapa pasal lainnya.
Selain itu, terdapat beberapa poin penting yang telah disepakati dan perlu menjadi perhatian
ke depannya.


Sidang pleno 2 ditetapkan oleh presidium sidang sementara yang dipimpin oleh Daffa
Muhammad Al Farizi sebagai ketua sidang, Pradipta Ravindra Pratama sebagai sekretaris
sidang, dan Tiara Putri Maharani sebagai anggota. Kemudian, pimpinan sidang berikutnya
ditetapkan dengan susunan ketua Muhammad Panji Wisesa serta anggota Fadia Ilma Aulia
dan Thea Bayu Revalina.


Setelah pembahasan dan penetapan tata tertib selesai, sidang berlanjut ke pembahasan kode
etik yang dibuka pada pukul 09.26. Pembahasan juga dilakukan pasal per pasal, di mana
seluruh pasal dari Bab Pendahuluan hingga Bab X telah disepakati. Beberapa revisi
dilakukan, seperti perubahan redaksi pada Bab I serta penambahan redaksi di Bab IV
Sidang ditetapkan pada pukul 09.58 dengan ketua sidang Thea Bayu Revalina, sekretaris
Fadia Ilma Aulia, serta anggota Muhammad Panji Wisesa. Setelah itu, agenda acara sidang
ditetapkan pada pukul 10.03 dengan presidium tetap yang terdiri dari Thea Bayu Revalina
sebagai ketua, Fadia Ilma Aulia sebagai sekretaris, dan Muhammad Panji Wisesa sebagai
anggota.


Melalui sidang ini, diharapkan hasil yang telah ditetapkan dapat menjadi landasan utama
dalam mengelola organisasi kemahasiswaan secara lebih terarah, transparan, dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keputusan yang dihasilkan juga diharapkan dapat
meningkatkan sinergi dan komunikasi antar anggota, sehingga tercipta lingkungan organisasi
yang kondusif, kolaboratif, dan progresif

Refleksi dan Resolusi, Hasil Penting dari MMF XII FMIPA Unesa

Posted on by admin

Surabaya – Untuk menyambut periode kepemimpinan yang baru dalam Ormawa FMIPA Universitas Negeri Surabaya tahun 2025, DPM FMIPA Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan Musyawarah Mahasiswa Fakultas XII yang dilaksanakan pada tanggal 16 – 17 Januari 2025 dengan mengangkat tema “Bersatu dalam Demokrasi Menuju FMIPA yang Adil dan Berintegritas” bertempat di Gedung Auditorium D1 FMIPA Universitas Negeri Surabaya, hasil dari musyawarah ini akan menjadi acuan penting bagi  kepengurusan Ormawa selanjutnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk kemajuan mahasiswa FMIPA Universitas Negeri Surabaya.

Selain untuk memilih ketua dan wakil ketua yang baru musyawarah ini juga menjadi forum refleksi bagi Ormawa untuk mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun terakhir. Proses evaluasi ini memungkinkan Ormawa untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program-program sebelumnya, sehingga dapat menjadi pelajaran penting dalam menyusun strategi yang lebih baik di masa depan. Diantaranya yaitu pembahasan dan penetapan laporan pertanggungjawaban KPUF dan Banwas Pemilihan Umum FMIPA Unesa, pembahasan dan penetapan laporan pelaksanaan kinerja DPM FMIPA Unesa, dan pembahasan dan penetapan laporan pelaksanaan kinerja BEM FMIPA Unesa.

Hasil dari Musyawarah Mahasiswa Fakultas (MMF) adalah menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK) yang akan menjadi pedoman utama bagi pengurus baru DPM FMIPA terpilih untuk satu periode ke depan. GBHK ini dirancang sebagai panduan strategis yang mencakup visi, misi, dan langkah-langkah kerja yang terarah untuk mendukung perkembangan organisasi dan memenuhi kebutuhan mahasiswa. Dengan adanya GBHK, diharapkan DPM FMIPA terpilih dapat menjalankan program kerja yang lebih terstruktur, efektif, dan berdampak positif bagi seluruh civitas akademika FMIPA.



DPM FMIPA UNESA 2024 Gelar Sarasehan dengan Birokrasi FMIPA UNESA dengan tema SAPA (Sampaikan Aspirasi, Perkuat Aksi)

Posted on by admin

Sarasehan dilaksanakan di Auditorium D1 FMIPA UNESA pada 15 November 2024 oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas MIPA (DPM FMIPA). Bertemakan “SAPA (Sampaikan Aspirasi, Perkuat Aksi) : Menyalurkan aspirasi dan memperkuat aksi kolaborasi mahasiswa FMIPA dengan Birokrasi dalam optimalisasi sinergi keberlanjutan FMIPA”, acara ini merupakan diskusi terbuka antara mahasiswa dengan pihak birokrasi fakultas.

Adapun tanggapan fakultas adalah sebagai berikut:

Transparansi UKT dan SPI

Wewenang dalam penetapan UKT dimiliki oleh universitas dan dilakukan by system dengan menginputkan data yang nantinya akan dikelompokkan dalam beberapa golongan. Sehingga UKT yang didapatkan sesuai dengan data yang dimasukkan oleh mahasiswa. Faktor yang dapat mempengaruhi banding UKT adalah keadaan dimana orang tua meninggal/pensiun/ terkena PHK. Kondisi ini yang menjadi pertimbangan dalam banding UKT. Mengenai permasalahan penurunan UKT telah dikomunikasikan ke pihak kemahasiswaan namun belum mendapat jawaban. Wewenang dalam penetapan KIP-K dimiliki oleh universitas. Untuk pengaduan keluhan fasilitas dapat dilakukan melalui BIDAN.

Pelayanan Akademik dan Non Akademik

Nantinya akan ditambahkan fasilitas yang lebih nyaman untuk berdiskusi dan kuliah online seperti ruang podcast, pengadaan kursi di bawah pohon rindang. Jika ada fasilitas yang kurang memadai ataupun rusak bisa dilaporkan agar bisa segera ditindak lanjuti. Kasus kehilangan yang terjadi di lingkungan FMIPA telah ditindaklanjuti dan diproses, selain itu juga telah diupayakan pemasangan CCTV serta peningkatan keamanan. Sistem SIRULI sudah disesuaikan dan disinkronkan dengan SIAKADU sehingga tidak akan terjadi bentrok antara dua kelas dengan jadwal yang sama dalam satu kelas. Nilai pada program MBKM dimasukkan oleh DPL secara langsung pada MELISA. Apabila terjadi ketidaksesuaian pada nilai yang tertera pada MELISA dapat dikomunikasikan pada pihak kemahasiswaan.

Sarana dan Prasarana

Apabila terjadi kehilangan maupun hal-hal negatif dapat segera dilaporkan sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pihak fakultas, selain itu juga telah diupayakan berbagai bentuk peningkatan keamanan. Segala bentuk pelaporan baik terkait sarana dan prasarana dapat dilakukan melalui BIDAN. Selain lahan parkir yang ada di FMIPA, terdapat lahan parkir umum yang berada di dekat gerbang selatan maupun utara. Saat ini, setiap prodi sudah memiliki gedung masing-masing sehingga memiliki penanggung jawab kebersihannya masing-masing. Transportasi umum di UNESA sudah semakin berkembang, nantinya bisa diusulkan kepada pihak universitas dalam pengemabangan akses transportasi kampus.

Kebijakan PTN-BH

Diharapkan FMIPA nantinya bisa menjual produk lain seperti produk makanan. Kondisi UKT antara UNESA dengan perguruan tinggi lain berbeda, jika nantinya ada ketidaksesuaian dapat dikomunikasikan. Saat ini diterapkan kurikulum transformatif seperti program MBKM yang dilaksanakan pada semester 5, pengadaan mata kuliah yang sebelumnya tidak ada. Apabila terdapat perubahan maupun informasi terbaru mengenai kegiatan perkuliahan dapat dikonsultasikan kepada kaprodi masing-masing.

Adapun beberapa pertanyaan dan keluhan diajukan oleh mahasiswa terkait berbagai isu di lingkungan kampus. Salah satunya adalah mengenai sistem SIRULI, di mana mahasiswa harus melakukan konfirmasi ulang ke TU saat memesan kelas. Hal ini kerap menimbulkan bentrok jadwal antara kelas perkuliahan dengan kelas lainnya. Menanggapi hal tersebut, pihak kampus berkomitmen untuk mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan sistem SIRULI guna mencari solusi yang lebih efektif.

Selain itu, mahasiswa juga mengeluhkan kondisi kebersihan di sekitar FMIPA dan Gedung E2 yang dinilai kurang terjaga, serta seringnya terjadi masalah ketersediaan air di Gedung IDB. Lahan parkir bagi mahasiswa Sains Data yang jauh dari gedung perkuliahan juga menjadi perhatian, bersama dengan keluhan terhadap harga dan pelayanan BOGANESA yang dianggap kurang memadai dan terlalu mahal.

Keluhan lainnya adalah terkait pencairan dana SPJ yang telah dikumpulkan namun belum ada kejelasan mengenai realisasinya.

Sebagai tanggapan, pihak kampus menyatakan akan:

1. Melakukan pengecekan dan memastikan kebersihan lingkungan H-1 sebelum program kerja berlangsung, serta akan mengkoordinasikannya dengan petugas kebersihan.

2. Memeriksa kendala air di Gedung IDB untuk segera ditindaklanjuti.

3. Menganjurkan mahasiswa Sains Data untuk parkir di lahan parkir FMIPA.

4. Mempercepat proses pencairan dana SPJ meskipun masih menghadapi beberapa kendala yang sedang diatasi.

Proses transisi dan evaluasi sistem terus dilakukan oleh pihak kampus untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan mahasiswa.

Menjadi Penggerak Perubahan: Andri Haris Setiawan, S.Pd., M.T., Tantang Mahasiswa untuk Kritis dan Solutif dalam Mengawal Demokrasi di Pelatihan Legislatif DPM FMIPA UNESA 2024

Posted on by admin

Surabaya – Dalam demokrasi yang sehat, legislator yang kritis, aspiratif, dan solutif adalah harapan masyarakat. Namun, apakah mahasiswa kita siap untuk mengemban peran ini? Itulah pertanyaan besar yang dibahas dalam Pelatihan Legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa FMIPA UNESA 2024, yang berlangsung pada 21-22 September 2024 di Gedung Auditorium Slamet Dajono, Universitas Negeri Surabaya (UNESA). Dengan tema provokatif, “Memperkuat Pilar Demokrasi dengan Membentuk Keterampilan Legislator Visioner yang Kritis, Aspiratif, dan Solutif untuk Mengukir Jejak Perubahan,” acara ini mencoba menjawab tantangan besar tentang siapa yang akan memimpin Indonesia di masa depan.

Namun, pertanyaannya tetap sama: apakah pelatihan ini cukup untuk mencetak pemimpin yang dibutuhkan bangsa? Di tengah hiruk-pikuk politik yang penuh dengan kepentingan, korupsi, dan tantangan global, apakah sekedar menguasai teori cukup? Kita tidak bisa menutup mata bahwa generasi muda harus lebih dari sekadar tahu undang-undang atau teknik persidangan. Mereka harus siap menghadapi realitas pahit dunia politik.

Andri Haris Setiawan, S.Pd., M.T., ASN dari Kementerian Hukum dan HAM, hadir sebagai pemateri perundang-undangan yang memberikan pandangan mendalam tentang “sisi gelap dan terang” dari proses pembuatan undang-undang. Dalam sesinya, ia tidak hanya membahas bagaimana sebuah undang-undang dilahirkan, tetapi juga mengajak peserta merenungkan peran mereka sebagai pengawas sekaligus penggerak perubahan. “Jangan hanya jadi pengikut arus,” tegasnya. “Mahasiswa harus mampu mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat, dan tidak hanya itu, harus punya solusi.”

Pernyataan ini menampar peserta—apakah kita benar-benar siap menjadi legislatif yang kritis, atau hanya diam karena takut bersuara? Seberapa sering kita melihat kebijakan yang asal dibuat tanpa memperhatikan dampak nyata bagi masyarakat kecil? Ini bukan hanya tentang memahami prosedur, ini tentang keberanian menantang status quo. Dan, ironisnya, terlalu banyak mahasiswa yang nyaman berada di zona netral tanpa mau “mengotori tangan” untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar.

Apakah itu yang kita inginkan?

Salah satu peserta mengungkapkan dalam kesannya bahwa acara ini “sangat bermanfaat dan tidak membosankan.” Tetapi, kita perlu bertanya lebih jauh, apakah wawasan yang diperoleh akan dibawa ke ranah aksi nyata? Atau hanya menjadi catatan dalam ingatan sementara yang tergerus waktu?

“Demokrasi itu bukan hadiah. Demokrasi adalah hasil dari perjuangan tanpa henti,” ujar Andri dalam penutup sesinya. Kata-kata ini menekankan bahwa tanpa partisipasi aktif dan kritis dari generasi muda, demokrasi Indonesia akan terus terancam oleh mereka yang lebih memilih untuk diam daripada bertindak.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama yang menandai kesuksesan Pelatihan Legislatif DPM FMIPA UNESA 2024, tapi tantangan sesungguhnya baru dimulai. Apakah kita, sebagai generasi muda, akan memilih jalan aman, atau siap mengotori tangan kita demi perubahan?

Indonesia tidak butuh lebih banyak legislator yang diam. Indonesia butuh generasi yang berani melawan ketidakadilan, yang tak takut untuk vokal, dan yang tak gentar dalam menghadapi politik kotor. Generasi kita harus menjadi pilar yang memperkuat demokrasi, bukan hanya penonton yang pasif.“Mari, kita mulai aksi nyata,” pesan ini harus terus terpatri dalam benak setiap peserta. Kini, saatnya kita membuktikan apakah kita benar-benar siap mengukir jejak perubahan, atau hanya akan tenggelam dalam arus sistem yang kita biarkan tetap rusak.

Memperkuat Pilar Demokrasi dengan Membentuk Keterampilan Legislator Visioner yang Kritis, Aspiratif dan Solutif untuk Mengukir jejak Perubahan dalam Pelatihan Legislatif DPM FMIPA 2024

Posted on by admin

Surabaya- Pelatihan Legislatif Dewan Perwakilan Mahasiswa FMIPA 2024 pada, 21 s/d 22 September 2024 diikuti mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di Gedung Auditorium Slamet Dajono D1 FMIPA, Universitas Negeri Surabaya. Pelatihan legislatif tahun ini bertema “Memperkuat Pilar Demokrasi dengan Membentuk Keterampilan Legislator Visioner yang Kritis, Aspiratif dan Solutif untuk Mengukir jejak Perubahan”. Kegiatan pelatihan legislatif bertujuan untuk menambah wawasan tentang legislatif setingkat mahasiswa untuk menciptakan jiwa-jiwa legislator muda. Selain itu menumbuhkan sikap yang optimis, bertanggung jawab dan percaya diri pada mahasiswa.Pada hari pertama, materi dalam Pelatihan Legislatif yang pertama yaitu Kelegislatifan yang disampaikan oleh Anggota DPR RI Ibu Silkania Swarizona,S.IP., M.IP., CPS. Materi yang kedua yaitu analisis sosial disampaikan oleh Ambassodor Kak Yoraisa Ghany Setiawan. Materi yang ketiga yaitu advokasi dan komunikasi disampaikan oleh Asisten Pengabdi Bantuan Hukum YLBHI – LBH Surabaya Ibu Ika Putri Rahayu, S.H.Pada hari kedua, materi yang pertama Pengawasan dan audit keuangan disampaikan oleh Ketua DPM FMIPA, Universitas Negeri Surabaya Periode 2023/2024 Kak Ah Ainur Wahid. Materi yang kedua perundang-undangan disampaikan oleh ASN Kementrian Hukum dan HAM Bapak Andri Haris Setiawan, S.Pd., M.T . Materi yang ketiga Teknik persidangan disampaikan oleh Bapak Muhammad Dimaz Fitransyah S.PdAkhir dari kegiatan ini yaitu kesan dan pesan disampaikan oleh salah satu peserta “acaranya sangat bermanfaat dan tidak membosankan, disini saya dapat menambah wawasan serta menambah relasi dari fakultas lain , semoga kedepannya dapat mengadakan kegiatan peleg yang bermanfaat dan meriah”. Sebelum perpisahan terakhir, semua peserta dan panitia berfoto bersama sebagai dokumentasi dan juga kenang-kenangan bahwa PELEG 2024 telah sukses dilaksanakan.

Ketika Demokrasi Tersandera: Pembangkangan Konstitusi di Gedung DPR

Posted on by admin

Apa yang tengah terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan hanya sekadar kekacauan politik, melainkan suatu bentuk pembangkangan konstitusi yang terang-terangan. Dalam beberapa minggu ke belakang, kita melihat betapa rusaknya proses pembuatan undang-undang di negeri ini, di mana para wakil rakyat secara terang-terangan menolak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 dengan cara merevisi Undang-undang Pilkada.

Kita sedang menyaksikan kegilaan yang luar biasa. Ada dua putusan progresif dari MK yang sebenarnya ingin membuka ruang demokrasi yang selama ini sudah sempit. MK berupaya memperbaiki kerusakan demokrasi dengan membuka jalan bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin yang lebih luas dan tidak didikte oleh oligarki partai. Namun, bukannya langsung menjalankan putusan tersebut, DPR berperilaku seolah-olah dapat memilih apakah mereka akan mengikuti putusan MK atau memilih putusan Mahkamah Agung (MA), di mana dalam pertimbangan hukum MK, hal itu sebetulnya tidak perlu ditafsirkan lagi.

Kasus ini berakar dari putusan MA yang memerintahkan KPU untuk mengubah aturan penentuan batas usia peserta pilkada. MA menyatakan usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan dan bukan pada saat pendaftaran atau saat penetapan pasangan calon. Logika sederhana saja seharusnya cukup: jika ada syarat usia untuk pendaftaran, maka jelas usianya harus dihitung pada saat pendaftaran, bukan nanti saat pelantikan. Namun, tampaknya keputusan MA ini didesain hanya untuk satu orang, yaitu Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, yang usianya belum memenuhi syarat hingga waktu pelantikan. Tindakan ini bukan hanya tidak masuk akal, tapi juga menunjukkan bagaimana hukum dapat diubah sesuai kepentingan pihak tertentu.

Ketika DPR dihadapkan pada situasi ini, mereka bukannya segera menjalankan putusan MK, melainkan menyoalkannya. Mereka seakan merasa punya hak untuk memilih antara dua putusan hukum, padahal jelas, putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku sejak putusan dibacakan. Final berarti tidak ada upaya banding lagi, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang berkaitan. Situasi ini menunjukkan betapa rendahnya penghormatan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, serta memperlihatkan bagaimana wakil-wakil rakyat tidak lagi memperjuangkan kepentingan publik.

Perilaku ini merupakan pembangkangan konstitusi yang nyata, di mana DPR dan elite politik secara terang-terangan melanggar prinsip dasar negara hukum. Mereka bukan hanya tidak mematuhi konstitusi, tapi juga secara aktif merusaknya.

CATATAN KRITIS PENDIDIKAN DI INDONESIA HINGGA TAHUN 2024

Posted on by admin

Pada Jumat, 19 Januari 2024 telah digelar rapat kerja di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan tema “Membangun Sinergitas Jelang Transisi Pemerintahan”Raker ini dihadiri para humas mitra dan diadakan dengan tujuan mempererat silahturahmi antar mitra terkait dan untuk merancang program Fortadik ke depannya.  Pada raker ini Fortadik mengulas sejumlah catatan kritis atas capaian bidang Pendidikan dan kebudayaan. Fortadik memberikan 7 catatan kritis tentang isu di dunia Pendidikan saat ini, antar lain:

Tingkat Literasi

Kemampuan literasi siswa berdasarkan Rapor Pendidikan 2023 berada dalam kategori sedang. Rapor Pendidikan 2023 mendefinisikan kategori sedang sebagai kondisi dimana sebanyak 40-70 persen siswa mencapai kompetensi minimum literasi. Fortadik melihat telah ada upaya pemerintah dalam hal peningkatan literasi, seperti program pengadaan buku yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar, sampai pembenahan perpustakaan.

Kekerasan di Satuan Pendidikan

Berdasarkan Rapor Pendidikan 2023, indikator iklim keamanan sekolah untuk jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan. Untuk indikator iklim keamanan sekolah, tercatat jenjang SMP sederajat turun 2,96 poin pada tahun ini dari skor pada tahun 2021 sebesar 68,25. Berdasarkan penilaian terakhir, skornya menjadi 65,29. Fortadik melihat pemerintah perlu menyikapi serius turunnya skor keamanan berdasarkan Rapor Pendidikan 2023 tersebut. Adanya kekerasan yang dialami maupun dilakukan oleh siswa serta pendidik sekalipun, menunjukkan bahwa fungsi pendidikan belum berjalan maksimal.

Penyelesaian Guru Honorer

Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2024. Target pengangkatan guru honorer pada tahun sebelumnya masih belum tercapai. Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjanjikan pemenuhan target pengangkatan 1 juta guru PPPK pada tahun 2024. Seleksi guru PPPK gelombang ketiga tahun 2023 menghasilkan guru yang lolos seleksi sebanyak 250.432 orang. Di tahun 2021-2022, berhasil merekrut 544.292 guru. Artinya, guru yang berhasil direkrut oleh pemerintah melalui skema PPPK baru 794.724 orang.

Pengembangan Keterampilan Guru

Guru sebagai pendidik perlu menguasai berbagai keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terlebih dengan era digitalisasi seperti saat ini menimbulkan banyak sekali perubahan dalam segi-segi kehidupan bangsa, tidak terkecuali di dalam dunia pendidikan. Fortadik melihat pemerintah perlu meningkatkan akses komunikasi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Peningkatan akses komunikasi diperlukan, khususnya bagi guru dan siswa, agar mereka dapat berdaya saing dalam dinamika digitalisasi saat ini.

Peningkatan Kualitas Anggaran Pendidikan

Anggaran Pendidikan kini mencakup pula gaji guru sampai anggaran untuk pendidikan di kementerian atau lembaga yang berada di luar naungan Kemendikbud Ristek. APBN beberapa ditransfer ke daerah sebagai anggaran pendidikan. Tapi oleh pemerintah daerah dihitung sebagai anggaran pendidikan daerah sehingga banyak daerah tidak sampai 2-5 persen menganggarkan pendidikannya. Itu kemudian mereka hanya kalkulasi saja dari APBN. Fortadik berharap pemerintah bisa memberikan fokus pengelolaan anggaran yang memang benar-benar menjadi fungsi pendidikan.

Dana Abadi Kebudayaan

Kemendikbudristek mengupayakan Dana Abadi Kebudayaan tahun 2024 sebesar Rp 7 triliun. Dana ini ditujukan untuk mendukung pengembangan dan kemajuan budaya daerah di Indonesia. Fortadik berharap pengelolaan dan penyaluran Dana Abadi Kebudayaan harus berdampak kepada kegiatan budaya di daerah.

Transisi ke Dunia Kerja

Fase transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja semakin pelik karena faktor sosio ekonomi. Lulusan dunia pendidikan juga dibayangi oleh situasi pekerjaan informal sampai menjadi pengangguran. Permasalahan tersebut menunjukkan peran penting lulusan pendidikan vokasi untuk menjawab tantangan kebutuhan industri.

Referensi

https://www.kompas.com/edu/read/2024/01/23/180806271/7-isu-pendidikan-yang-jadi-catatan-kritis-hingga-2024?page=all

Optimalisasi Pengawasan dan Budgeting oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Posted on by admin

Pendahuluan

Badan legislatif mahasiswa memegang peran sentral dalam mengatur dan mewakili kepentingan mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai lembaga yang mendasarkan kegiatan pada demokrasi mahasiswa, badan legislatif ini tidak hanya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan kampus, tetapi juga menjadi platform untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan kolektif mahasiswa. Dengan struktur dan proses pengambilan keputusan yang transparan, badan legislatif mahasiswa mencerminkan esensi partisipasi aktif dalam pembentukan masa depan akademik dan sosial mahasiswa.

Dewan Perwakilan Mahasiswa, atau yang sering disingkat sebagai DPM, merupakan lembaga legislatif yang memegang peran vital dalam kehidupan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi. Sebagai wadah yang mewakili suara mahasiswa, DPM bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan serta mengambil keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan akademik dan non-akademik di kampus. Keberadaannya tidak hanya sebagai penyalur aspirasi mahasiswa, tetapi juga sebagai pengawal bagi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan kampus.

Peran pengawasan oleh DPM

Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) memainkan peran penting dalam mengawasi berbagai kegiatan dan kebijakan yang diterapkan di lingkungan perguruan tinggi. Peran DPM di antara lain adalah bertugas mengawasi pelaksanaan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) dengan cara memastikan bahwa setiap program kerja berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah disetujui serta mengawasi pelaksanaan Pemira untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. DPM juga berperan dalam meninjau dan memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus termasuk kebijakan akademik, keuangan, dan kebijakan lainnya yang berpengaruh pada kehidupan mahasiswa.

Di samping itu, DPM melakukan audit kinerja terhadap organisasi mahasiswa untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengevaluasi pencapaian target dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan serta mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi dengan BEM dan organisasi mahasiswa lainnya untuk membahas pencapaian, tantangan, dan rencana ke depan. Rapat ini bertujuan untuk memastikan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, DPM memastikan bahwa kegiatan mahasiswa berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan juga membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kepentingan mahasiswa dengan kebijakan yang diterapkan oleh pihak kampus.

Proses pengawasan dan budgeting di DPM

Di Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FMIPA UNESA, proses pengawasan dan budgeting melibatkan beberapa langkah penting. Setelah Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengajukan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh fakultas, proposal tersebut langsung dikumpulkan ke DPM FMIPA UNESA. DPM tidak memberikan persetujuan akhir tetapi melakukan penilaian terhadap proposal dengan menggunakan rubrik penilaian.

Selanjutnya, setelah penilaian, HMP dan BEM melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disetujui oleh fakultas. DPM FMIPA UNESA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dengan memeriksa laporan keuangan yang diajukan oleh HMP dan BEM. Selain itu, DPM dapat melakukan audit keuangan untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana. Setelah kegiatan selesai, HMP dan BEM menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang mencakup evaluasi kegiatan dan laporan keuangan akhir, dan LPJ ini diperiksa oleh DPM FMIPA UNESA untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.

Di samping itu, DPM FMIPA UNESA juga menyediakan umpan balik yang konstruktif bagi HMP dan BEM terkait dengan proposal dan laporan yang mereka ajukan. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di masa depan. Dengan adanya umpan balik ini, diharapkan bahwa HMP dan BEM dapat lebih baik dalam menyusun proposal yang lebih realistis dan detail, serta menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.

Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran

 Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran adalah prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi oleh setiap organisasi. Transparansi dalam pengelolaan anggaran berarti organisasi secara terbuka menginformasikan bagaimana dana digunakan, termasuk rincian pengeluaran, alokasi dana, dan hasil yang dicapai. Hal ini memberikan pemangku kepentingan, seperti anggota organisasi, donor, atau masyarakat umum, akses terhadap informasi yang diperlukan untuk memahami keputusan keuangan organisasi. Dengan adanya transparansi, organisasi dapat membangun kepercayaan dan menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan efisien.

 Akuntabilitas, di sisi lain, melibatkan tanggung jawab organisasi untuk menjelaskan dan membenarkan penggunaan dana yang mereka kelola. Organisasi harus siap untuk memberikan penjelasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait tentang bagaimana dana digunakan dan apa hasilnya. Ini tidak hanya mencakup pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, tetapi juga evaluasi kinerja dan dampak dari program atau proyek yang didanai. Dengan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas, organisasi memastikan bahwa dana yang diterima digunakan untuk tujuan yang benar dan memberikan manfaat yang nyata, serta meminimalkan risiko penyalahgunaan atau pemborosan sumber daya.

Tantangan dalam pengawasan dan budgeting

Dalam melakukan pengawasan dan budgeting, para dewan tentu saja banyak menemukan tantangan saat menjalankan tugasnya. Mahasiswa secara umum mungkin kurang peduli atau tidak terlibat dalam proses pengawasan dan budgeting, yang dapat melemahkan posisi DPM dalam mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya dukungan dari mahasiswa dapat mengurangi legitimasi DPM dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, pengumpulan proposal kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban dari eksekutif sering terlambat, dan undangan yang sering disampaikan mendadak oleh pihak eksekutif juga menjadi kendala. Bahkan, pihak eksekutif yang kurang berkenan pada DPM menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Solusi untuk tantangan dalam pengawasan dan budgeting yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) meliputi beberapa langkah penting. Pertama, meningkatkan keterlibatan mahasiswa melalui sosialisasi dan edukasi. Kedua, mengatasi keterlambatan pengumpulan dokumen dengan menetapkan jadwal pengumpulan proposal yang ketat, menginformasikan lebih awal, serta menerapkan sanksi dan insentif untuk mendorong kepatuhan. Ketiga, memperbaiki komunikasi dengan pihak eksekutif melalui koordinasi berkala dan musyawarah untuk mengatasi konflik secara baik. Keempat, meningkatkan transparansi dan dokumentasi dalam setiap proses. Kelima, menunjuk pihak yang bertanggung jawab untuk terus mem-follow up mahasiswa dalam mengunggah proposal, laporan keuangan, dan LPJ agar tepat waktu. Terakhir, membangun hubungan yang baik dengan mahasiswa melalui dialog terbuka. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan DPM dapat menjalankan tugas pengawasan dan budgeting dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta mendapatkan dukungan penuh dari seluruh mahasiswa.

Studi kasus & best practices

Pada beberapa kampus, contohnya pada UBB tahun 2022, dilaksanakan pelatihan tentang pengawasan dan budgeting yang menghadirkan narasumber berkompeten dari bidangnya, baik dari rektorat maupun beberapa anggota DPR RI. Hal tersebut dapat meningkatkan mutu lembaga legislatif kemahasiswaan pada kampus-kampus tersebut dalam hak pengawasan budgeting maupun legislatif, sehingga hasil yang dapat dilihat adalah berkurangnya defisit anggaran dalam kurun waktu yang terbilang singkat. Pada beberapa kampus lain juga tercanangkan adanya pelaksanaan pengawasan budgeting oleh DPM dengan basis web, di mana mahasiswa dapat mengajukan anggaran dan melakukan pelaporan pula secara real time dan transparan. 

pengadopsian poin yang dapat dilakukan oleh DPM lain adalah bagaimana cara terus mengembangkan SDM, sehingga organisasi legislatif kampus dapat berjalan sesuai tupoksi dan menyelesaikannya secara maksimal. Tidak terbatas dengan pelatihan, namun peningkatan SDM juga dapat terjadi dengan konsistensi para anggota dalam melakukan tugas dan menjalankan program kerja sehingga dapat mendapat evaluasi-evaluasi untuk menjadi pembelajaran. Selain itu, adanya pemanfaatan teknologi juga sangat penting. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat, seharusnya manusia dapat memanfaatkannya secara maksimal sehingga dapat meringankan dan membantu kebutuhannya. Untuk badan legislatif kemahasiswaan, pengembangan teknologi untuk kepentingan pengawasan dan budgeting sangat penting dengan berbagai keuntungan yang dapat terbantu teknologi sehingga dapat bersifat real-time dan transparan.

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan artikel dapat disimpulkan jika Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) berperan penting dalam lingkungan perguruan tinggi sebagai badan legislatif mahasiswa. Fungsi utama DPM, yaitu pengawasan, penilaian proposal kegiatan dan anggaran, pemeriksaan laporan keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan evaluasi kinerja badan eksekutif di tingkat fakultas dan program studi. Namun, DPM juga menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti kurangnya keterlibatan mahasiswa, keterlambatan pengumpulan dokumen, dan komunikasi yang kurang baik dengan pihak eksekutif.

DPM FMIPA UNESA Gelar Edukasi Parlemen di DPRD JATIM dengan Tema “Reaktualisasi Legislator Muda yang Berintregritas Guna Mewujudkan Demokrasi Kampus Berlandaskan Hukum”

Posted on by admin

Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai organisasi yang bergerak di bidang legislatif selingkung FMIPA UNESA, DPM membawa para anggotanya lebih mengenal sistem kelegislatifan pemerintah. Hal tersebut dapat terlaksana dengan diadakannya Edukasi Parlemen yang diselenggarakan pada hari Senin 01 Juli 2024 Secara Offline

Edukasi Parlemen sendiri merupakan kegiatan belajar mengenai keligislatifan secara langsung. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak pemuda yang berkarakter dan membawa perubahan positif serta menambah wawasan tentang sistem parlemen di Indonesia beserta tugas, fungsi, dan peranan utama pada lembaga legislatif negara yang salah satunya adalah DPRD.

Kegiatan ini di gelar di gedung DPRD Jawa Timur dengan tema “Reaktualisasi Legislator Muda yang Berintregritas Guna Mewujudkan Demokrasi Kampus Berlandaskan Hukum” yang di hadiri oleh Drs. H. Ahmad Iskandar, M.Si sebagai Pimpinan DPRD,  dan Beberapa Fraksi Partai seperti, Fraksi Partai Nasdem,  Fraksi Partai Amanat Nasional,  Fraksi Partai Pembangunan Nasional, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai, Fraksi Parta Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Bulan Bintang, dan fraksi Partai Hanura.

Dalam kegiatan ini terdapat beberapa pembahasan yaitu yang pertama Rapat Paripurna Laporan Komisi E atas hasil Pembahasan Rancangan Perda tentang Pemajuan Kebudayaan, yang kedua Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi atas Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur, Yang ketiga Rapat Paripurna, Pengambilan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, Rapat Paripurna Pendapat Akhie Gubernur atas Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045, dan yang terakhir Persetujuan Bersama antara DPRD dan Gubernur atas Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Edukasi Parlemen ini diharapkan untuk menambah wawasan sistem legislatif dalam lingkup DPRD. Sehingga DPM FMIPA UNESA dapat memahami pemaparan rapat paripurna yang telah disampaikan, selain itu sebagai mahasiswa dapat berpartisipasi dalam bidang politik.

DPM FMIPA UNESA GELAR WEBINAR DIALOG KEBANGSAAN MEMBAHAS ISU KENAIKAN UKT DAN STUDENT LOAN

Posted on by admin

DPM FMIPA UNESA sukses menyelenggarakan program kerja Dialog Kebangsaan, tahun ini Dialog Kebangsaan diselenggarakan dalam bentuk webinar melalui zoom meeting. Webinar ini diselenggarakan pada hari Sabtu, 22 Juni 2024 dengan tema acara “Kontravensi Student Loan terhadap Aksesibilitas Pendidikan Tinggi, Menyelamatkan Pendidikan atau Memberatkan Masa Depan?”. Ketua pelaksana Dialog Kebangsaan 2024 adalah Yumna Alya yang merupakan anggota dewan Komisi C (Advokasi) DPM FMIPA UNESA. Pemateri yang mengisi webinar ini ada dua, yaitu M. Romario Basirung, S.Pd., M.Pd. dan Dr. Muhamad Sholeh, S.Pd., M.Pd..

Susunan acara pada webinar ini meliputi pembukaan, pembacaan tata tertib acara, sambutan ketua pelaksana dan ketua umum DPM FMIPA, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hymne UNESA, pemaparan materi dari narasumber, ice breaking, diskusi studi kasus kemudian penutup. Materi pertama disampaikan oleh Bapak M. Romario Basirung yang berprofesi sebagai Analis Teknologi Pembelajaran, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbudristek. Materi pertama dimulai dengan sebuah video tentang kenaikan UKT dan isu student loan di Indonesia. Materi pertama disampaikan dengan sistem diskusi interaktif bersama peserta webinar. Ketika sesi diskusi, beliau menjelaskan jika student loan merupakan wacana yang sudah lama ingin diterapkan di Indonesia, namun pemerintah masih perlu banyak kajian agar saat diterapkan hal ini tidak membawa dampak buruk bagi mahasiswa.

Materi kedua disampaikan oleh Bapak Muhamad Sholeh yang merupakan Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Surabaya. Beliau membahas mengenai pengertian dan implementasi student loan yang akan diterapkan di Indonesia. Menurutnya penerapan student loan di Indonesia adalah langkah yang potensial untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan memperkuat daya saing sumber daya manusia. Akan tetapi, harus dibarengi dengan regulasi pemerintah yang memadai dan harus dipastikan tidak membebani mahasiswa di masa depan. Setelah pemaparan dari dua narasumber, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok diskusi untuk mengerjakan studi kasus. Topik dari studi kasus tidak jauh dari isu kenaikan UKT dan student loan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang materi yang sudah dijelaskan serta mengasah kemampuan berpikir kritis para peserta. Satu kelompok dipilih untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Kemudian di akhir acara, webinar Dialog Kebangsaan ditutup dengan sesi dokumentasi dan do’a bersama.