Bulan: Juni 2023

Membangun Kapasitas Pemimpin Muda dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Kegiatan Dialog Kebangsaan

Posted on by admin

Pada tanggal 3 Juni 2023, DPM FMIPA mengadakan kegiatan Dialog Kebangsaan dengan tema “Membangun Kapasitas Pemimpin Muda dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dan Mencegah Politik Uang dalam Pemilihan Umum”. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program kerja dari komisi C, kegiatan tersebut diadakan sebagai pelatihan advokasi. Dalam kegiatan tersebut, pemateri yang diundang juga merupakan orang yang hebat yaitu Muhammad Danu Winata, MA., M.Si selaku pengamat komunikasi politik dan Eka Rahmawati, S.Sos selaku koordinator Divisi pencegahan dan partiaipasi masyarakat BAWASLU Jawa Timur. Kegiatan ini dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB dengan jumlah peserta sekitar 20 orang.

Dalam kegiatan dialog ini, dimulai dengan pemateri yang menjelaskan tentang bagaimana seorang pemuda harus dapat menempatkan dirinya dalam masa pemilihan dan juga disarankan untuk menjadi contoh bagi pemuda lainnya. Pemateri juga menyampaikan bagaimana BAWASLU menangani hal yang membuat pemilihan yang tidak normal. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan studi kasus oleh peserta. Dalam studi kasus sendiri, para peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan kemudian berdiskusi tentang kasus yang diperoleh secara acak. Pada kegiatan ini juga terdapat reward bagi peserta yang memiliki pertanyaan yang bagus dan peserta yang aktif. Reward peserta teraktif diraih oleh Hafsah Shufaira yaitu peserta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, selain itu Reward penanya terbaik diraih oleh Muhammad Iqbal Ainul Yaqin, peserta dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kegiatan dialog kebangsaan ini berlangsung secara lancar mulai dari pembukaan sampai penutupan acara.

Enggankah?

Posted on by admin

dpm.fmipa.unesa.ac.id – PTN-BH memiliki status badan hukum yang berarti mereka memiliki kedudukan hukum tersendiri dan terpisah dari administrasi pemerintah. Status hukum ini memberikan mereka otonomi dalam mengelola operasi dan keuangan mereka. PTN-BH memiliki fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, termasuk kemampuan untuk bermitra dengan lembaga lain, terlibat dalam kegiatan komersial, dan mengelola keuangan mereka sendiri.

Keuangan yang dimaksud masih kurang transparan penggunaannya sehingga mahasiswa masih menuntut bukti penggunaan dana yang telah diterima dan dikeluarkan oleh pihak universitas. Hal ini dapat disoroti dari kesenjangan Unesa Lidah Wetan dan Unesa Ketintang. Mahasiswa membayar UKT yang sama tetapi mendapatkan fasilitas yang berbeda. Kita memang tidak perlu gedung megah yang dirasa terlalu berlebihan oleh birokrasi, tapi bukankah kita memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas kelas dan laboratorium sesuai dengan kebutuhan? Dua hal tersebut saja masih kurang, lalu kemanakah larinya UKT para mahasiswa Unesa ketintang?

Unesa memang menjamin tidak naiknya UKT mahasiswa ketika sudah menyandang gelar PTN-BH, tetapi apakah tidak naiknya UKT juga berarti tidak naiknya fasilitas? Akankah para birokrasi tetap membiarkan fasilitas Ketintang yang dilihat ”bobrok” ini dan lebih menikmati fasilitas lengkap di Lidah Wetan?

Upaya demonstrasi sudah dilakukan, diskusi terbuka-pun sudah. Namun hasilnya belum terlihat sama sekali. Bapak/Ibu sekalian sudah enggan mendengarkan aspirasi mahasiswa?

penulis: Anggita

Kenali ParPolnya, Kenali Calegnya, Kenali Capresnya

Posted on by admin

dpm.fmipa.unesa.ac.id – Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pesta 5 tahunan negara kita akan segera diadakan. Acara 5 tahun sekali yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024 ini akan menentukan arah dan nasib bangsa kita. Karena setiap Partai Politik (Parpol), Calon Legislatif (Caleg), dan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) ini memiliki sudut pandang mereka sendiri tentang masa depan bangsa ini. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk mengenali lebih dalam mengenai setiap partai, caleg, dan capres-cawapres supaya kita tidak salah dalam memilih siapa yang sesuai untuk memimpin bangsa ini.

Pertama-tama mari kita kenali terlebih dahulu mengenai Partai Politik yang ada di Indonesia. Jika kita melihat UU No. 2 tahun 2008 dijelaskan bahwa “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Jika dilihat akhir-akhir ini, Partai Politik yang menonjol untuk memperebutkan kursi kepemimpinan adalah PDIP, Gerindra dan juga Nasdem dengan. 

PDIP disini memegang banyak sekali keuntungan dalam pemilu kali ini karena memiliki power yang besar pada pemerintahan saat ini. Apalagi PDIP merupakan partai yang memiliki pendukung terbanyak saat ini yakni sebesar 22% berdasarkan data dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada bulan Januari kemarin. Tapi bukan berarti Partai ini tidak bisa dikalahkan mengingat bahwasanya partai pesaingnya Gerindra juga memiliki Prabowo sebagai pemimpin partai sekaligus calon presiden 2024 dan Nasdem dengan koalisinya bersama PKS dan Demokrat. Apalagi mengingat adanya beberapa anggota PDIP di legislatif yang menimbulkan kabar yang selalu kontroversial akhir-akhir ini. Melihat dari kontroversi yang terjadi sebelum-sebelum ini di pemerintahan utamanya legislatif. Maka dari itu kita harus benar-benar pandai dalam memilihnya. Jangan sampai kita memilih seorang calon legislatif hanya dari kepopularitasnya saja apalagi karena money politik. 

Demi mengenal dan memahami lebih dalam lagi kepribadian, pandangan dan visi-misi para calon kedepannya KPU biasanya akan melangsungkan debat pemilu. Namun sangat disayangkan debat pemilu yang dilakukan sebelum-sebelumnya selalu saja hanya terfokus pada calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini menyebabkan kita tidak begitu mengenal mengenai siapa calon legislatif yang hendak kita pilih dan partai politik yang menaungi mereka. Menurut Fahri, seharusnya negara memposisikan diri untuk memfasilitasi para calon dan partai politik untuk adu gagasan, bukan adu logistik. Sehingga perlu adanya aturan yang mendukung hal tersebut. 

Penulis : Ahmad