Bulan: Oktober 2022

UNESA Resmi Jadi PTN-BH

Posted on by admin
dpm.fmipa.unesa.ac.id – Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sah menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom pada 20 Oktober 2022 kemarin. Penetapan UNESA sebagai PTN-BH berpedoman pada STATUTA UNESA yang merupakan peraturan dasar pengelolaan UNESA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNESA.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 ini, banyak perubahan yang nantinya secara bertahap mulai Visi, Misi, Kebijakan, dan banyak lainnya. Salah satu yang terlihat seperti perubahan istilah jurusan menjadi departemen. 

Mengutip dari laman resmi UNESA, Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes. selaku Rektor menyebut tidak ada kenaikan pada biaya kuliah mahasiswa alias SPP mahasiswa. Cak Hasan menyebut tantangan bagi UNESA menjadi PTN BH memang harus pandai mencari pendanaan karena tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN. Karena itu, pendanaan UNESA bukan bergantung pada SPP mahasiswa, tetapi pada optimalisasi atau pemanfaatan aset yang ada.

Dalam perjalanan sejarahnya, UNESA telah memberikan kontribusi serta mengalami kemajuan sampai sekarang. Pada Tahun 2022, UNESA telah memiliki akreditasi “Unggul” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Melalui perubahan status UNESA menjadi PTN-BH diharapkan UNESA dapat lebih mudah dan cepat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya, sehingga dapat memberikan dampak positif pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. (ian)

Unduh PP Nomor 37 Tahun 2022

Peringatan Hari Parlemen Indonesia dan Inovasi DPM FMIPA UNESA

Posted on by admin
dpm.fmipa.unesa.ac.id – Pentingnya peranan Lembaga Perwakilan Rakyat dalam menanmpung aspirasi warga negara dapat dibuktikan setiap tahunnya. Peringatan Hari Parlemen Indonesia salah satunya yang merupakan salah satu hari besar nasional di bulan Oktober setiap tahun. Peringatan Hari Parlemen Indonesia ini menandai sebagai fungsi lembaga perwakilan yang mewadahi aspirasi masyarakat. Hari yang diperingati pada 16 Oktober ini menandai lahirnya lembaga perwakilan rakyat yang menampung aspirasi masyarakat. Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh pemerintahan dengan sistem parlementer. Menjadi satu-satunya lembaga kelegislatifan di lingkung FMIPA UNESA, DPM selalu menjadi garda terdepan untuk menampung aspirasi, kritik, masukan, dan sebagainya. Pengimplementasian ini menjadi peranan penting sebagai lempaga perwakilan mahasiswa FMIPA UNESA. Dalam kesempatannya, DPM FMIPA UNESA melalui HaloDPM menjadikan pintu utama untuk keterbukaan terkait kehumasaan selain berfokus pada bidang legislasi dan pengawasan. Hari yang menjadi perilisan maklumat Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan tugas KNIP, dari membantu presiden menjadi setara dengan presiden menjadi awal dari kelahiran parlemen di Nusantara. Inovasi dalam pembaruan DPM FMIPA UNESA setiap tahunnya diharapkan memberi perubahan yang lebih baik dalam bidang legislatif baik di FMIPA maupun Universitas Negeri Surabaya.

Mencari Tau Presidensi Indonesia di G20 Sub Parlemen

Posted on by admin
dpm.fmipa.unesa.ac.id – Pertemuan Parliamentary Speakers’ Summit (P20) merupakan salah satu rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Parlemen dapat dan harus memberikan kontribusi substantif untuk pembahasan G20 bersama masyarakat sipil, dan sektor swasta di antara konstituen G20 lainnya. Berangkat dari keberhasilan pertemuan P20 sebelumnya, Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan bersama-sama menjadi P20 pada 6 dan 7 Oktober 2022 (didahului oleh Forum Parlemen pada 5 Oktober), sebelum KTT Pemimpin G20.

Mengutip dari laman DPR RI, pada agenda pertama yaitu Parliamentary Forum in the Context of the G20 di P20 pada Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 Oktober 2022 kemarin. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan kekuatan Parlemen dalam mewakili suara rakyat akan memberikan legitimasi atas upaya pemerintah setiap negara dalam menjalankan komitmen kebijakan luar negeri dan kerjasama antar negara. Dr. (H.C) Puan Maharani menyebutkan pada kesempatan P20 harus dapat merumuskan suatu agenda yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global.

Mengutip pula dari lintasparlemen, salah satu isu utama P20 selain perubahan iklim dan energi terbarukan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga menjadi isu yang diangkat. Ketua DPR RI menilai pendidikan juga berperan penting dalam membangun kesadaran kesetaraan gender. Selain itu, menurutnya, pendidikan juga sangat berperan terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Wanita yang kerap disapa Bu Puan itu, juga menyoroti Indeks Kesetaraan Gender PBB yang menunjukkan pada tahun 2021, 95% perempuan telah menempuh pendidikan sekunder dan 57.7% perempuan terserap ke pasar tenaga kerja. Karena menurutnya, perempuan juga merupakan bagian integral dari pemberdayaan komunitas yang efektif dan berkelanjutan. Sumber foto : Sekretariat Presiden Republik Indonesia