Tag: #unesa

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas
Negeri Surabaya (DPM FMIPA UNESA) baru saja melaksanakan salah satu program kerja
yaitu Sidang Intern 1. Sidang Intern 1 DPM FMIPA UNESA dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 01 Maret 2025 di Ruang Auditorium Fisika Gedung C03.03.01 Fisika UNESA. Ada
beberapa acara inti pada Sidang Intern 1 diantaranya Sidang Pleno I Pembahasan dan
Penetapan Agenda Acara, Sidang Pleno II Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Sidang,
Sidang Pleno III Pemilihan dan Penetapan Presidium Tetap, Sidang Pleno IV Pembahasan
dan Penetapan Tata Tertib DPM FMIPA UNESA 2025, dan Sidang Pleno V Pembahasan dan
Penetapan Kode Etik DPM FMIPA UNESA 2025.

Sidang Intern 1 merupakan sidang yang dilakukan secara internal oleh DPM FMIPA UNESA
yang membahas mengenai tata tertib dan kode etik DPM FMIPA UNESA periode 2025. Tata
tertib dan Kode etik sendiri merupakan salah satu landasan hukum internal dalam
menjalankan organisasi kemahasiswaan serta sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan
fungsi DPM selama satu periode. Sidang Intern 1 bertujuan agar anggota DPM mengetahui
apa saja tata tertib dan kode etik yang harus dipatuhi saat melakukan tugas dan kewajibannya
sebagai anggota legislatif kampus.

Sidang pleno 2 dimulai pukul 08.00 di ruang C3.03.01 Gedung Fisika FMIPA Unesa dengan
agenda utama pembahasan tata tertib. Pembahasan dilakukan secara mendetail dengan
mengkaji pasal per pasalnya. Hasilnya, seluruh pasal dari Bab I hingga Bab XXI telah
disepakati, dengan beberapa revisi, serta pembenahan redaksi di beberapa pasal lainnya.
Selain itu, terdapat beberapa poin penting yang telah disepakati dan perlu menjadi perhatian
ke depannya.

Sidang pleno 2 ditetapkan oleh presidium sidang sementara yang dipimpin oleh Daffa
Muhammad Al Farizi sebagai ketua sidang, Pradipta Ravindra Pratama sebagai sekretaris
sidang, dan Tiara Putri Maharani sebagai anggota. Kemudian, pimpinan sidang berikutnya
ditetapkan dengan susunan ketua Muhammad Panji Wisesa serta anggota Fadia Ilma Aulia
dan Thea Bayu Revalina.

Setelah pembahasan dan penetapan tata tertib selesai, sidang berlanjut ke pembahasan kode
etik yang dibuka pada pukul 09.26. Pembahasan juga dilakukan pasal per pasal, di mana
seluruh pasal dari Bab Pendahuluan hingga Bab X telah disepakati. Beberapa revisi
dilakukan, seperti perubahan redaksi pada Bab I serta penambahan redaksi di Bab IV
Sidang ditetapkan pada pukul 09.58 dengan ketua sidang Thea Bayu Revalina, sekretaris
Fadia Ilma Aulia, serta anggota Muhammad Panji Wisesa. Setelah itu, agenda acara sidang
ditetapkan pada pukul 10.03 dengan presidium tetap yang terdiri dari Thea Bayu Revalina
sebagai ketua, Fadia Ilma Aulia sebagai sekretaris, dan Muhammad Panji Wisesa sebagai
anggota.

Melalui sidang ini, diharapkan hasil yang telah ditetapkan dapat menjadi landasan utama
dalam mengelola organisasi kemahasiswaan secara lebih terarah, transparan, dan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, keputusan yang dihasilkan juga diharapkan dapat
meningkatkan sinergi dan komunikasi antar anggota, sehingga tercipta lingkungan organisasi
yang kondusif, kolaboratif, dan progresif

Apa yang tengah terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan hanya sekadar kekacauan politik, melainkan suatu bentuk pembangkangan konstitusi yang terang-terangan. Dalam beberapa minggu ke belakang, kita melihat betapa rusaknya proses pembuatan undang-undang di negeri ini, di mana para wakil rakyat secara terang-terangan menolak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024 dengan cara merevisi Undang-undang Pilkada.

Kita sedang menyaksikan kegilaan yang luar biasa. Ada dua putusan progresif dari MK yang sebenarnya ingin membuka ruang demokrasi yang selama ini sudah sempit. MK berupaya memperbaiki kerusakan demokrasi dengan membuka jalan bagi rakyat untuk memilih calon pemimpin yang lebih luas dan tidak didikte oleh oligarki partai. Namun, bukannya langsung menjalankan putusan tersebut, DPR berperilaku seolah-olah dapat memilih apakah mereka akan mengikuti putusan MK atau memilih putusan Mahkamah Agung (MA), di mana dalam pertimbangan hukum MK, hal itu sebetulnya tidak perlu ditafsirkan lagi.

Kasus ini berakar dari putusan MA yang memerintahkan KPU untuk mengubah aturan penentuan batas usia peserta pilkada. MA menyatakan usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan dan bukan pada saat pendaftaran atau saat penetapan pasangan calon. Logika sederhana saja seharusnya cukup: jika ada syarat usia untuk pendaftaran, maka jelas usianya harus dihitung pada saat pendaftaran, bukan nanti saat pelantikan. Namun, tampaknya keputusan MA ini didesain hanya untuk satu orang, yaitu Kaesang Pangarep, putra bungsu Jokowi, yang usianya belum memenuhi syarat hingga waktu pelantikan. Tindakan ini bukan hanya tidak masuk akal, tapi juga menunjukkan bagaimana hukum dapat diubah sesuai kepentingan pihak tertentu.

Ketika DPR dihadapkan pada situasi ini, mereka bukannya segera menjalankan putusan MK, melainkan menyoalkannya. Mereka seakan merasa punya hak untuk memilih antara dua putusan hukum, padahal jelas, putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku sejak putusan dibacakan. Final berarti tidak ada upaya banding lagi, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang berkaitan. Situasi ini menunjukkan betapa rendahnya penghormatan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, serta memperlihatkan bagaimana wakil-wakil rakyat tidak lagi memperjuangkan kepentingan publik.

Perilaku ini merupakan pembangkangan konstitusi yang nyata, di mana DPR dan elite politik secara terang-terangan melanggar prinsip dasar negara hukum. Mereka bukan hanya tidak mematuhi konstitusi, tapi juga secara aktif merusaknya.

Pada Jumat, 19 Januari 2024 telah digelar rapat kerja di Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan tema “Membangun Sinergitas Jelang Transisi Pemerintahan”Raker ini dihadiri para humas mitra dan diadakan dengan tujuan mempererat silahturahmi antar mitra terkait dan untuk merancang program Fortadik ke depannya.  Pada raker ini Fortadik mengulas sejumlah catatan kritis atas capaian bidang Pendidikan dan kebudayaan. Fortadik memberikan 7 catatan kritis tentang isu di dunia Pendidikan saat ini, antar lain:

Tingkat Literasi

Kemampuan literasi siswa berdasarkan Rapor Pendidikan 2023 berada dalam kategori sedang. Rapor Pendidikan 2023 mendefinisikan kategori sedang sebagai kondisi dimana sebanyak 40-70 persen siswa mencapai kompetensi minimum literasi. Fortadik melihat telah ada upaya pemerintah dalam hal peningkatan literasi, seperti program pengadaan buku yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar, sampai pembenahan perpustakaan.

Kekerasan di Satuan Pendidikan

Berdasarkan Rapor Pendidikan 2023, indikator iklim keamanan sekolah untuk jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat mengalami penurunan. Untuk indikator iklim keamanan sekolah, tercatat jenjang SMP sederajat turun 2,96 poin pada tahun ini dari skor pada tahun 2021 sebesar 68,25. Berdasarkan penilaian terakhir, skornya menjadi 65,29. Fortadik melihat pemerintah perlu menyikapi serius turunnya skor keamanan berdasarkan Rapor Pendidikan 2023 tersebut. Adanya kekerasan yang dialami maupun dilakukan oleh siswa serta pendidik sekalipun, menunjukkan bahwa fungsi pendidikan belum berjalan maksimal.

Penyelesaian Guru Honorer

Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun 2024. Target pengangkatan guru honorer pada tahun sebelumnya masih belum tercapai. Sebelumnya, Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menjanjikan pemenuhan target pengangkatan 1 juta guru PPPK pada tahun 2024. Seleksi guru PPPK gelombang ketiga tahun 2023 menghasilkan guru yang lolos seleksi sebanyak 250.432 orang. Di tahun 2021-2022, berhasil merekrut 544.292 guru. Artinya, guru yang berhasil direkrut oleh pemerintah melalui skema PPPK baru 794.724 orang.

Pengembangan Keterampilan Guru

Guru sebagai pendidik perlu menguasai berbagai keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terlebih dengan era digitalisasi seperti saat ini menimbulkan banyak sekali perubahan dalam segi-segi kehidupan bangsa, tidak terkecuali di dalam dunia pendidikan. Fortadik melihat pemerintah perlu meningkatkan akses komunikasi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Peningkatan akses komunikasi diperlukan, khususnya bagi guru dan siswa, agar mereka dapat berdaya saing dalam dinamika digitalisasi saat ini.

Peningkatan Kualitas Anggaran Pendidikan

Anggaran Pendidikan kini mencakup pula gaji guru sampai anggaran untuk pendidikan di kementerian atau lembaga yang berada di luar naungan Kemendikbud Ristek. APBN beberapa ditransfer ke daerah sebagai anggaran pendidikan. Tapi oleh pemerintah daerah dihitung sebagai anggaran pendidikan daerah sehingga banyak daerah tidak sampai 2-5 persen menganggarkan pendidikannya. Itu kemudian mereka hanya kalkulasi saja dari APBN. Fortadik berharap pemerintah bisa memberikan fokus pengelolaan anggaran yang memang benar-benar menjadi fungsi pendidikan.

Dana Abadi Kebudayaan

Kemendikbudristek mengupayakan Dana Abadi Kebudayaan tahun 2024 sebesar Rp 7 triliun. Dana ini ditujukan untuk mendukung pengembangan dan kemajuan budaya daerah di Indonesia. Fortadik berharap pengelolaan dan penyaluran Dana Abadi Kebudayaan harus berdampak kepada kegiatan budaya di daerah.

Transisi ke Dunia Kerja

Fase transisi dari dunia pendidikan menuju dunia kerja semakin pelik karena faktor sosio ekonomi. Lulusan dunia pendidikan juga dibayangi oleh situasi pekerjaan informal sampai menjadi pengangguran. Permasalahan tersebut menunjukkan peran penting lulusan pendidikan vokasi untuk menjawab tantangan kebutuhan industri.

Referensi

https://www.kompas.com/edu/read/2024/01/23/180806271/7-isu-pendidikan-yang-jadi-catatan-kritis-hingga-2024?page=all