DPM FMIPA Unesa sukses menyelenggarakan program kerja Dialog Kebangsaan. Pada tahun 2025 ini, webinar Dialog Kebangsaan diadakan secara online melalui zoom meeting dengan narasumber Dinar Rizky Listyaputri, M.Pd. Program ini termasuk salah satu langkah edukatif yang dilakukan DPM FMIPA Unesa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama mahasiswa dan akademisi, terhadap isu-isu strategis yang muncul di lingkungan masyarakat.
Kegiatan webinar Dialog Kebangsaan dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Juni 2025 dengan tema “Militerisasi Ruang Akademik sebagai Tantangan bagi Kebebasan dan Masa Depan Pendidikan”. Program ini membahas dua isu penting, yaitu kebijakan anggaran negara melalui APBN dan militerisasi ruang akademik. Kedua isu ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan bisa berdampak besar pada masa depan pendidikan serta kebebasan berpikir di lingkungan kampus.
Adapun susunan acara dari webinar ini meliputi persiapan panitia, registrasi peserta, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars UNESA, sambutan ketua pelaksana, ketua umum DPM FMIPA dan dosen pembimbing DPM FMIPA Unesa, pemaparan materi dari narasumber, tanya jawab, quiz, talkshow materi 2, penugasan, kesimpulan, awarding, dokumentasi, doa dan penutup.
Materi pertama menjelaskan terkait APBN sebagai Pilar Keuangan Negara Indonesia. Materi ini menjabarkan siklus perumusan APBN mulai dari perencanaan hingga pengesahan, faktor-faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam perumusan APBN, dan alokasi serta dampak dari pelaksanaan APBN. Materi pertama disampaikan dengan sistem diskusi interaktif bersama peserta webinar. Ketika sesi diskusi, Dinar Rizky Listyaputri, M.Pd selaku pemateri menjelaskan bahwa APBN dibagi menjadi dua: pajak dan non-pajak, dijelaskan pula pada tahun 2021-2025 terdapat 10 kementrian dengan alokasi anggaran terbanyak, salah satunya adalah menteri pertahanan.
Materi kedua adalah Militerisasi Kampus di Indonesia, topik utama dari materi ini membahas terkait tanggapan pemerintah terhadap suara akademia. Meningkatnya praktik korupsi, hukum yang lemah, dan kemunduran nilai-nilai demokrasi di Indonesia menjadi penyebab mahasiswa kembali bergerak melakukan aksi sebagai bentuk kekecewaan generasi muda terhadap kondisi politik nasional. Sayangnya, tanggapan pemerintah tidak sesuai dengan harapan. Respon yang diberikan justru menunjukkan kemunduran demokrasi yang mendalam. Setelah pemaparan materi, peserta diberikan studi kasus berupa video dengan konteks militerisasi kampus dan NKK/BKK. Hal ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang dibahas. Kemudian, di akhir acara, webinar Dialog Kebangsaan ditutup dengan sesi dokumentasi dan doa bersama.